"Nasir Khusraw"

Sang Elang berujar: "Ruzi zi sar i- sang 'uqubi bi hava khas
Bahr-i talab-i tu'mih, par o bal biyarast"
 

Selasa, 07 Mei 2013

al-Ahkam al-‘Adliyyah


Kliping Diskurus Islamika
Muhammad Dainuri, S.Th.I
Mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Antasari Konsentrasi Filsafat Hukum Islam

(Bagian Enam)
Majallah al-Ahkam al-‘Adliyyah

Editorial
Salah satu prestasi yang diraih pada masa dinasti Turki Usmani adalah lahirnya kodifikasi hukum Islam yaitu Majallah al-Ahkam al-‘Adliyyah (Kitab Undang-undang Hukum Perdata Islam.

Wacana dan Komentar
Berbicara tentang Turki Usmani lebih-lebih berkaitan dengan hukum Islam yang berkembang pada saat itu, maka kita perlu memposisikan turki Usmani dalam ranah sejarah dengan melihat kilas baliknya pada periode Rasulullah saw dan para sahabat.
Pada periode Rasulullah saw dan para sahabat  mereka menghadapi persoalan hidup dalam setiap kesempatan dengan bimbingan kitabullah dan sunnah Nabi Muhammad saw untuk  mengetahui hukum syara’ pada waktu itu cukup bagi umat Islam  langsung menyimak teks (bacaan), tafsiran dan penjelasan Nabi mengenai al-Qur’an sebagai sumber hukum ditunjang oleh suasana kehidupan sosial ketika itu masih dibawahi bimbingan Nabi sebagai utusan Allah yang memiliki kepribadian teguh untuk  tetap pada tuntutan Allah swt. Adapun setelah Rasulullah wafat, maka para sahabat berfungsi sebagai pemberi arah (petunjuk), mereka memelihara al-Qur’an, hadis dan hukum-hukum melalui istimbat untuk  berjalan pada jalan yang lurus.
Seiring dengan perkembangan zaman dan perluasan wilayah Islam, masalah hukum yang dihadapi umat pun semakin kompleks. Setiap menghadapi kasus masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya dalam al-Qur’an dan sunnah maka para tokoh tasyri’ melakukan ijtihad baik secara individual maupun secara kolektif. Karena itu para pemikir Islam siap berijtihad menjawab tantangan zaman, sehingga Islam tetap relevan dengan situasi dan kondisi masyarakat.
Tahap periodesasi hukumpun berkembang yang berlangsung dalam silih bergantinya tampuk kepemimpinan umat Islam baik Dinasti Umayyah, Dinasti Abbasiyah sampai pada masa Turki Usmani yang juga turut andil dalam mewarnai perkembangan hukum Islam. Islamisasi yang telah dilancarkan oleh bangsa Turki Usmani mempunyai arti yang sangat penting dalam sejarah perkembangan hukum Islam. Pada masa pemerintahan Usmani telah dilakukan legislasi besar-besaran, diantaranya dalam bidang hukum perdata Islam dengan merumuskan kodifikasi hukum bernama Majallah al-Ahkam al-Adliyah.
Dalam perjalanan yang melatarbelakangi munculnya Majallah al-Ahkam al-Adliyah adalah Gerakan Reformasi (Tanzimat) dan disusul dengan Taqnin (kodifikasi yang bersifat legalitas) pada masa Sultan Abdulmejid I dan Abdulaziz (1839-76). Dalihnya adalah pembaruan dan modernisasi. Ada sejumlah elemen penting dari Tanzimat ini, yang tidak lain adalah penghentian hukum muamalat, digantikan dengan hukum sekuler.
Pertama-tama diadopsinya doktrin persamaan hak bagi warga nonmuslim, yang berimpilkasi penghapusan jizyah, yakni pajak kepala bagi nonmuslim (1839). Ini menjadi pintu masuk banyak hal: penghapusan hukum dzimmi (1857), izin pemilikan tanah bagi orang asing (1867), pengenalan dan penerapan sistem peradilan sekuler yang menggantikan peradilan Islam, dan pencetakan uang kertas kaime saat Istambul dinyatakan bangkrut (1876). Sebelum itu semua, pada 1826, pemerintah sebelumnya, Sultan Mahmud, lebih dulu dipaksa membubarkan'Tentara Jihad', Janissari; memisahkan pendidikan Islam dan sekuler, serta mengadopsi cara hidup sekuler Eropa.
Dalam kemelut Tanzimat itu para hakim mengalami banyak persoalan di lapangan, karena berpegang pada Hukum Perdata (1850) dan Hukum Dagang (1861) baru yang merujuk pada hukum sekuler yang diadopsi dari Eropa (Swiss). Mereka tidak mengerti hukum muamalat. Maka, dibentuklah sebuah Komisi Yuris, dengan mandat mengkodifikasi hukum mauamalat yang sebelumnya berlaku berbada-abad, tapi berserakan. Hasilnya adalah sebuah kitab Hukum Perdatan Islam, berjudul asli; Mejelle Ahkame Adliye yang berasaskan mazdhab Hanafi.
Ahmad Zarqa menyebutkan bahwa latar belakang yang melandasi pemikiran pemerintah Turki Usmani untuk menyusun Majalah al-Ahkam al-Adliyyah yang didasarkan Mazhab Hanafi (mazhab resmi pemerintah) ini adalah terdapatnya beberapa pendapat dalam Mazhab Hanafi sehingga menyulitkan penegak hukum untuk memilih hukum yang akan diterapkan dalam kasus yang mereka hadapi. Atas dasar ini, pemerintah Turki Usmani meminta ulama untuk mengkodifikasikan fiqih dalam Mazhab Hanafi tersebut dan memilih pendapat yang paling sesuai dengan perkembangan zaman ketika itu. Namun hal ini kiranya merupakan dampak dari adanya tanzimat tersebut dari pemerintah Turki Usmani sendiri.
Mejelle Alkahme Adliye selesai disusun 1869, dituntaskan pada 1885, di masa Sultan Abdul Hamid II, sultan terakhir yang berupaya menegakkan kembali syariat Islam. Mejelle telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab (Majallah Al-Ahkam al-Adliya), Inggris (The Mejelle and A Complete Code of Islamic Civil Law) dan bahasa Melayu di negara bagian Johor, Malaysia, yang jadi rujukan hukum, sejak 1913 (Majalah Ahkam Johor). Di Turki sendiri, meskipun sistem hukum perdata sekuler semakin mencengkeram, Mejelle terus berlaku sampai 1926, dua tahun sejak resmi berakhirnya Kesultanan Utsmani.
Kodifikasi ini terdiri atas enam belas (16) buku, dua belas buku mengatur urusan komersial, dan empat buku terakhir mengatur soal terakhir soal-soal penyelesaian sengketa dan prosedur berperkara (sulh dan ibra').
Buku I tentang Perdagangan (Buyu'). Lalu beberapa masalah tentang sewa-menyewa (Buku II Ijarah), tentang perwalian (Buku III Kafalah), pemindahan utang (Buku IV Hawalah), serta gadai (Buku V Rahn). Beberapa buku selanjutnya mengatur soal-soal penitipan (Buku VI Amanah), soal hibah (Buku VII Hibah), tentang Perbuatan Curang dan Perusakan (Buku VIII Ghasab dan Itlaf), kemudian soal larangan, pemaksaan, dan peringatan (Buku IX).
Kemudian satu buku mengatur soal kerja sama usaha yang terdiri atas dua bentuk perserikatan dan investasi perdagangan (Buku X Syirkat dan Mudarabah), diteruskan dengan soal keagenan (Buku XI Wakalah). Empat buku terakhir termasuk soal kompromi (Buku XII), soal pengakuan (Buku XIII), gugatan atau dakwaan (Buku XIV), tentang bukti dan sumpah (Buku XV), serta terakhir tugas dan wewenang hakim (Buku XVI).
Versi bahasa Inggris ditulis sebagai berikut: Book 1: Sale, Book 2: Hire, Book 3: Guarantee, Book 4: Transfer of Debt, Book 5: Pledges, Book 6: Trust and trusteeship, Book 7: Gift, Book 8: Wrongful Appropriation and Destructions, Book 9: Interdiction, Constraint and Pre-emption, Book 10: Joint Ownership, Book 11: Agency, Book 12: Settlement and Release, Book 13: Admissions, Book 14: Actions, Book 15: Evidence and Administration of an Oath, Book 16: Administration of Justice by the Courts.
Sedangkan dalam versi bahasa Arab sebagai berikut:
الكتاب الأول في البيوع وينقسم إلى مقدمة وسبعة أبواب، الكتاب الثاني في الإجارات ويشمل على مقدمة وثمانية أبواب، الكتاب الثالث في الكفالة ويحتوي على مقدمة وثلاثة أبواب، الكتاب الرابع في الحوالة ويحتوي على مقدمة وبابين، الكتاب الخامس في الرهن ويشتمل على، مقدمة وأربعة أبواب، الكتاب السادس في الأمانات ويشتمل على مقدمة وثلاثة أبواب، الكتاب السابع في الهبة ويشتمل على مقدمة وثلاثة أبواب، الكتاب الثامن في الغصب والإتلاف، ويشتمل على مقدمة وبابين، الكتاب التاسع في الحجر والاكراه والشفعة، ويشتمل على مقدمة وثلاث أبوابٍ، الكتاب العاشر في أنواع الشركات، ويشتمل على مقدمة وثمانية أبواب، الكتاب الحادي عشر في الوكالة، ويشتمل على مقدمة وثلاثة أبواب، الكتاب الثاني عشر في الصلح والإبراء، ويشتمل على مقدمة وأربعة أبواب، الكتاب الثالث عشر في الإقرار، ويشتمل على أربعة أبواب، الكتاب الرابع عشر في الدعوى ويشتمل على مقدمة وبابين، الكتاب الخامس عشر في البينات والتحليف ويشتمل على مقدمة وأربعة أبواب، الكتاب السادس عشر في القضاء، ويشتمل على مقدمة وأربعة أبواب.

Secara keseluruhan Mejelle memuat 1851 pasal (edisi Inggris, 379 halaman), didahului dengan pasal-pasal tentang ketentuan umum, baik pada setiap Buku, maupun sebagai Pendahuluan Mejelle itu sendiri, yang berisi prinsip dan kaidah hukum (qawaid) yang berlaku, terdiri atas 100 pasal. Mejelle juga dilengkapi dengan daftar istilah (Glossary) alfabetis. Jumlah pasal yang mengatur soal transaksi di pasar merupakan yang paling banyak jumlahnya. Buku I tentang perdagangan, misalnya, terdiri atas 300 pasal, Buku II tentang sewa-menyewa terdiri atas 207 pasal.
Mejelle merupakan tata hukum muamalah secara luas, kecuali soal hukum keluarga yang terdiri atas munakahat (pernihakan) dan faraid (warisan), yang diatur secara terpisah dalam kitab lain yaitu tentang undang-undang keluarga (Qanunul ‘Ailat) yang dikhususkan untuk masalah-masalah perkawinan dan putusnya perkawinan. Banyak ketentuan-ketentuannya yang diambil bukan dari mazhab Hanafi, seperti tidak sahnya perkawinan orang yang dipaksa dan tidak sahnya talak yang dijatuhkannya.
Jika pada masa Abbasiyah sumber hukum yang digunakan dalam menetapkan hukum pada suatu perkara beragam sesuai dengan mazhab yang dianut oleh hakim di pengadilan tersebut, maka pada masa Turki Usmani seluruh hakim berkewajiban untuk menerapkan materi hukum yang telah dikodifikasikan tersebut.
Setelah perang Dunia II, bermunculan kodifikasi hukum di berbagai negara Arab. Sebelumnya, kodifikasi hukum Islam diawali oleh Mesir pada tahun 1875 dan diikuti pula dengan kodifikasi tahun 1883. kodifikasi hukum di Mesir ini merupakan campuran antara hukum Islam dan hukum Barat (Eropa). Setelah itu pada tahun 1920, Muhammad Qudri Pasya, seorang pakar hukum Mesir, membuat kodifikasi hukum Mesir di bidang perdata yang diambil secara murni dari hukum Islam (fiqih). Lebih lanjut kodifikasi hukum di Mesir mengalami berbagaii perubahan antara lain pada tahun 1920, 1929, 1946 dan 1952. di irak pun muncul kodifikasi hukum Islam yaitu pada tahun 1951 dan 1959. kodifikasi hukum Islam di yordania pertama kali dilakukan pada tahun 1951 dan mengalami perubahan pada tahun 1976. Libanon, yang merupakan bagian kerajaan Turki Usmani, melakukan kodifikasi pula pada tahun 1917 dan 1934. kemudian suriah mulai mengkodifikasi hukum Islam pada tahun 1949, Libya pada tahunn 1953, Maroko pada tahun 1913, Sudan pada tahun 1967 dan negara-negara Islam lainnya.
Di Asia tenggara, malaysia tercatat sebagai negara pertama yang melakukan pembaruan hukum Islam, terutama hal-hal yang berhubungan dengan hukum-hukum keluarga. Hal ini dapat dilihat dalam Muhammadan Marriage Ordinance Nomor V tahun 1880 yang diperuntukkan bagi daerah pulau Penag, Singapura dan Malaka. Sedangkan untuk daerah Melayu bersatu (Perak, Selagor, Negeri Sembilan, dan Pahang) diberlakukan Regestration of Muhammadan Marriage and Divorces Enactment 1885. Sedangkan untuk daerah negara-negara Melayu tidak bersekutu (Kelantan, Perlis, Trenggono, dan Johor) diberlakukan the Devorces Regulation tahun 1907. Bagaimana dengan Indonesia...?.
Dibakukan dan dibukukannya hukum pada Dinasti Turki Usmani ini sangat berpengaruh pada perkembangan hukum  Islam berikutnya yang mana model kodifikasi hukum yang dilakukan dan diterapkan oleh Turki Usmani di amini dan dikembangkan oleh negara-negara muslim lainnya. Kodifikasi hukumpun berkembang sesuai dengan keadaan masa dan tempat yang mana asal dari kodifikasi tersebut menitikberatkan pada persaingan antara hukum sekuler dan mempertahankan hukum Islam yang kemudian dilegislasikan atas nama hukum negara. Dari kodifikasi dan legislasi hukum khususnya dalam konteks Indonesia tentu ada pasang surutnya serta fositif dan negatif dari keduanya.