"Nasir Khusraw"

Sang Elang berujar: "Ruzi zi sar i- sang 'uqubi bi hava khas
Bahr-i talab-i tu'mih, par o bal biyarast"
 

Selasa, 07 Mei 2013

Freedom House


Kliping Diskurus Islamika
Muhammad Dainuri, S.Th.I
Mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Antasari Konsentrasi Filsafat Hukum Islam

(Bagian Empat)
Demokrasi VS Negara Madinah

Editorial
Temuan Freedom House yang terangkum dalam Index of Politic Right and Civil Liberty menyebutkan bahwa dalam tiga dekade terakhir, hanya ada satu negara muslim yang mampu membangun demokrasi secara penuh selama lebih dari lima tahun, yaiut Mali di Afrka. Dua belas negara muslim lainnya termasuk dalam kelompok semi-demokratis. Sisanya, yakni 35 negara bersifat otoritarian. Lebih dari itu, delapan dari 13 negara dengan pemerintahan paling refresif di dunia pada dekade yang lalu adalah negara-negara muslim. Bagaimana temuan ini kalau dikaitkan dengan warisan sejarah peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW dengan negara Madinahnya…?.

Wacana dan Komentar
Salah satu tema yang muncul begitu kuat ke permukaan dewasa ini dalam diskursus keislaman dan kemodernan adalah demokrasi dan demokratisasi. Ide ini kalau kita melihat dari konteks historisnya, dikenal dunia Islam lewat kolonialisme Barat -yang diawali dengan pendudukan Napoleon di Mesir- dan jalur pengiriman mahasiswa muslim ke Eropa dan Ameika Serikat. Belakangan, di kawasan Timur Tengah umpamanya, isu demokratisasi kembali mencuat seiring dengan gencarnya gelombang demokratisasi di Uni Soviet (kini Rusia) dan Eropa Timur, pasca berakhirnya perang Teluk II 1991 dan sesudah terjadiya pergolakan politik di Aljazair 1992.
Selain itu, belahan dunia lainnya seperti Asia Tenggara termasuk Indonesia juga mengalami hal yang sama. Hal ini pernah disinyalir oleh Samuel P. Huntington  bahwa telah terjadi gelombang demokratisasi ketiga di dunia, setelah sebelumnya terjadi gelombang pertama tahun 1922 dan kedua tahun 1950-an. Gelombang ketiga itu diawali  dengan runtuhnya rezim komunisme di Eropa Timur dan Tengah pada akhir 1989. Itu berarti, kemenangan mutlak bagi demokrasi". Dalam setengah abad terakhir ini, demokrasi dalam pengertian moderen, telah memperoleh kekuatan universal sebagai kekuatan politik, sebagai sebuah inspirasi dan sebuah ideologi.
Dr. Bachtiar Efendi dalam pengantar buku Dilema Islam Dilema Demokrasi tulisan Mun'im A. Sirry mengatakan "Ditengah proses demokatrisasi yang terjadi dimana-mana itu, pada mulanya dunia Islam tidak menjadi bagian perhatian dengan alasan dunia Islam tidak mempunyai prospek untuk menjadi demokratis serta tidak memiliki pengalaman demokrasi yang cukup.
 "The Islamic countries of the Middle East and North Africa generall lack much preivious democratic experience, and most appear to have little prospect of transition even to semidemocracy", demikian tulis Larry Diamond, Juan J, Linze dan Seymour Martin Lipset dalam pengantar buku suntingan mereka, Democracy in Developing Countries.
Pandangan seperti ini sejalan dengan pendapat Samuel P. Huntington dalam bukunya The Third Wave, yang selain konfusinisme, ia meragukan bahwa ajaran Islam sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Luthfi Asysyaukani bahkan menulis  bahwa Demokrasi di negara muslim payah. Lebih jauh ia mempertanyakan "Apakah kita masih layak untuk mengatakan bahwa Islam menghargai kebebasan manusia, bahwa Islam memiliki doktrin-doktrin yang luhur tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi…?"
Perbincangan Islam dan demokrasi ini kemudian diperparah lagi dengan temuan freedom index yang dikeluarkan oleh Freedom House (1998) yang terangkum dalam Index of Politic Right and Civil Liberty, bahwa selama dua puluh lima tahun terakhir, negara-negara muslim di dunia -berjumlah 48 negara- umumnya gagal untuk membentuk sebuah politik yang demokratis. Selama periode itu, hanya satu negara muslim yang berhasil membentuk demokrasi sepenuhnya selama lima tahun yaitu Mali di Afrika. Negara semidemokrasi berjumlah 12, sisanya adalah negara otoritarian. Bahkan, mayoritas rezim-rezim yang rtepresif di dunia pada akhir 1990-an adalah di negara-negara muslim (Mun'im A. Sirry: 2002).
Pada akhir Desember 2001 yang lalu, Freedom House kembali mengeluarkan laporannya dan menyebutkan bahwa di antara negara-negara yang ada di dunia, kawasan Islam tidak ada yang masuk dalam katagori demokratis. Paling banter, masuk dalam katagori "Partly Free" yaitu Banglades, Indonesia, Jordan, Kuwait, Maroko, Turki, dan Malaysia.
Sedangkan Aljazair, Mesir, Libanon, Oman, Pakistan, Tunisia, Uni Emirat Arab, Yaman, Brunei, Iran, Qatar, Bahrain, Afghanistan, Irak, Libia, Arab Saudi, Sudan dan Syiria masuk dalam katagori "Not Free (tidak demokratis)". Oleh karena itu, Freedom House menyimpulkan bahwa "There is a dramatic, expanding gap in the levels of freedom and democracy between Islamic countries and the rest of the world". Yang lebih dramatis lagi adalah kesimpulan sebuah studi yang bertajuk Freedom in the 2001-2002 bahwa " a non Islamic country is more than three times likely to be democratic than an Islamic state" (Bachtiar Efendi: 2002).
Bila dikritisi, muncul pertanyaan dari kasus ini: "Bisakah demokrasi menerima kekuatan politik Islam?", mengapa saya utarakan seperti itu, karena sejak tahun 1970-an wacana yang dikembangkan adalah "Bisakah kekuatan politik Islam menerima Demokrasi?" dari sinilah kita dapat melihat dari penyebar isu demokratis, yaitu Barat yang sekarang lebih di dominasi Amerika. juga bisa dilihat ketakutan Barat yang sangat over terhadap kebangkitan kekuatan politik Islam.
Survey   ini   banyak   dikritik   karena   mempergunakan   perkiraan   kasar,   sehingga   tidak   mampu mengungkapkan ciri-ciri sistem politik suatu negara, dan mengabaikan dimensi-dimensi penting yang lain  dari  demokrasi,  misalnya  hak-hak  dan  kebebasan  politik.  Selain  itu  dengan  survey  ini  negara-negara yang diragukan memberikan kekebasan politik yang sesungguhnya (liberal) seperti AS, Swis, Belanda,  Denmark,  juga  masuk  kategori  “paling  demokratis”,  juga  negara-negara  seperti  Jepang, Kosta  Rika  (dengan  rata-rata  skor  1),  Ekuador,  Jamaika  (skor  rata-rata  2),  Papua  Nugini,  Thailand (dengan skor rata-rata 2.5).
Pada masa pemerintahan Clinton, menyebarkan demokrasi ke luar negeri merupakan salah satu dari tiga pilar utama kebijakan luar negeri Amerika serikat. Sementara itu, penggantinya George W. Bush lebih progresif dengan mengangkat ancaman baru demokrasi global, yaitu terorisme global. Lalu perang total terhadap terorisme menjadi prasyarat baru bagi negara ketiga untuk disebut demokratis. Terlebih lagi, akhir-akhir ini Amerika Serikat "ngotot" untuk melakukan penyerangan ke Irak. Dari apa yang telah dipaparkan, apakah tidak mungkin kecemasan Barat terhadap Islam dan posisinya sebagai promotor demokratrisasi dengan segala kepentingannya, menggiring Barat untuk menggunakan unsur kekuatan nasionalis sekuler di negeri-negeri muslim sebagai tembok penghalang bagi kekuatan politik Islam di panggung demokrasi?.
Mengapa demikian…?, saya ingin melihatnya dan mengaitkannya dengan historis peradaban Islam pada masa nabi Muhammad SAW dengan icon Negara Madinahnya.
Sesuai dengan realita diatas bahwa konsep Negara Demokrasi dan konsep Negara Islam merupakan dua paradigma. Saya disini tidak menganggaka dan mengungkap tentang pro kontra antara Islam vs demokrasi dalam ranah negatif dan fositif baik dari kalangan muslim (perorangan maupun organisasi) atau non muslim seperti Lisa Anderson, John L. Esposito, dan Fawaz A. Gerges, yang berpandangan bahwa Islam punya nilai-nilai positif bagi tumbuhnya demokrasi. Mereka berpendapat Islam dan demokrasi -dalam bahasa ilmiah- punya korelasi positif.
            Sebagai muslim tentu mengakui bahwa islam itu sesuai kapan dan dimanapun ia berada, lebih-lebih menanggapi isu demokrasi dalam sebuah negara. Namun yang menjadi standar adalah yang perlu ditanyakan, standar versi Islam atau versi lain. Hal ini lebih hangat diperbincakan apabila dikaitkan dengan Madinah sebagai basis wilayah dakwah nabi Muhammad SAW. Pertanyaan dualistik yang muncul biasanya adalah apakah Madinah itu negara atau tidak. Untuk menjawabnya perlu diutarakan pertanyaan berikut; apa standar penentuan itu sebuah negara atau tidak, apakah versi Islam atau bukan...?. untuk membuka wacana disini saya mengkilas balikkan dengan melihat historisasi pergumulan kehidupan dan interaksi yang terjadi di Madinah pada masa Nabi berikut masa khulafaurrasyidin.
Di Madinah Rasulullah SAW membangun peradaban baru yang di dasarkan kepada Islam. Rasulullah SAW menjadi pemimpin yang bertanggungjawab mengurus urusan umat (rakyat) secara keseluruhan. Sementara hukum yang berlaku adalah hukum Islam. Keberadaan pemimpin , rakyat dan hukum ini cukup untuk mengatakan apa yang dibangun oleh Rasulullah SAW di Madinah adalah sebuah negara atau memenuhi karakteristik sebuah negara.
Menarik diperhatikan adalah komunitas (dalam bahasa kecil) atau negara (dalam bahasa besar) yang dibangun Rasulullah SAW ini dihuni oleh warga yang beragam (pluralitas bukan pluralisme). Terdapat Yahudi Bani Auf, Yahudi Bani Najjar, termasuk masih terdadapat orang-orang musyrik penyembah berhala. Namun pluralitas ini tidak menghalangi pemberlakuan hukum Islam oleh negara. Sebab hukum Islam memang bukan hanya untuk muslim tapi merupakan rahmat bagi seluruh manusia (rahmatan lil ‘alamin), termasuk non muslim.
Bahwa yang berlaku adalah hukum Islam tampak dari salah satu point penting dari piagam Madinah (watsiqoh al madinah). Sebagaimana dalam Sirah Ibnu Hisyam disebutkan apabila muncul perselisihan diantara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian wajib dikembalikan kepada Allah dan Rasulullah SAW.
Yang membedakan dengan konsep negara nation-state, wilayah kekuasaan negara Islam ini tidak berhenti pada batasan-batasan kebangsaan, tapi meluas sebagai konsekuensi kewajiban mendakwah Islam ke seluruh penjuruh dunia. Jumlah penduduk yang masih sedikit di masa Rasul dengan batas wilayah masih sekitar Madinah, tidak menjadi alasan untuk mengatakan bahwa itu adalah negara. Bukankah Singapura, Brunai Darussalam, Swiss adalah tetap dikatakan negara meskipun penduduknya sedikit...?, Apalagi kemudian negara Islam dimasa Khulafaurrasyidin dan khalifah selanjutnya meluas hampir mencapai 2/3 dunia dengan jutaan orang penduduknya ?
 Dalam perjalannannya, Madinah tampak jelas dari apa yang dipraktikkan Rasulullah SAW sebagaimana lazimnya kepala negara. Rasulullah SAW memimpin kaum muslimin, mengatur. urusan-urusan dan kepentingan rakyatnya, memenuhi kebutuhan pokok, menjamin keamanan dan kesehatan dan melindungi penduduk Madinah.
Rasulullah SAW menjadi hakim (qadhi) saat terjadi perselisihan antara rakyatnya, termasuk mengangkat Ali bin Abi Tholib, Mu’adz bin Jabal, dan Abu Musa al Asy’ari sebagai qodhi di di Yaman. Untuk membantu pemerintahannya Rasululah SAW mengangkat Mu’ad bin Jabal menjadi wali (setingkat gubernur) di Janad, Kholid bin Walid sebagai amil (setingkat walikota) di Shun’a, Ziyad bin Lubaid wali di Hadramaut, Abu Dujanah sebagai amil di Madinah.
Dalam politik luar Madinah, Rasulullah saw mengirim surat-surat diplomatik, utusan diplomatik, yang intinya mengajak wilayah dan kerajaan lain untuk memeluk agama Islam. Termasuk menjadi amirul jihad (pemimpin perang) dalam berbagai pertempuran. Mengirim Hamzah bin Abdul Muthalib dan sahabat lainnya dalam detasemen menyerang Quraisy, mengutus antara lain Zaid bin Haritsah menyerang Romawi, Khalid bin Walid menyerang Dumatul Jandal. Semua ini merupakan fakta tak terbantahkan bahwa (menurut pendukungnya) Madinah adalah sebuah negara.
Adapun kewajiban mendirikan negara Islam yang kemudian disebut juga sebagai Khilafah Islam adalah merupakan konsekuensi dari kewajiban menerapkan seluruh syariah Islam sebagai bukti keimanan seorang muslim. Keberadaan negara (kekuasaan) adalah hal yang mutlak untuk itu. Kewajiban syariah Islam seperti dalam menetapkan mata uang berdasarkan dinar (emas) dan dirham (perak), mengadili pihak yang bersengketa, menjatuhkan hukuman terhadap pelaku kriminal, mengirim pasukan, menjamin pendistribusian harta di tengah masyarakat, menjamin kebutuhan pokok rakyat adalah masuk dalam wewenang negara bukan kelompok atau individu.
Dalam perjalanannya madinah mencatat langkh-langkah taktis yang dilakukan nabi dalam mengatur kehidupan dan keberlanjutannya di Madinah, diantaranya:
1. Pembinaan Masjid
Peristiwa hijrah telah menyebabkan penyebaran agama Islam semakin meluas terutamanya dengan terbinanya Masjid Quba dan Masjid Madinah yang menjadi tempat ibadat dan penyebaran agama Islam. Kaum Ansar di Madinah menyambut Muhajirin dari Mekah dan buat pertama kali, kegiatan dakwah dapat dilakukan secara terbuka. Kaum Ansar banyak berkorban untuk mengembangkan agama Islam.
Setelah tiba ke Madinah Nabi Muhammad SAW telah membina masjid-masjid yang bukan sahaja menjadi tempat ibadat dan penyebaran agama Islam tetapi juga digunakan untuk menyebarkan pendidikan dan ilmu pengetahuan Islam
2. Pembentukan Ummah (persaudaraan)
Nabi Muhammad adalah seorang negarawan. Sebagai langkah pertama terhadap penyatuan masyarakat Islam di Madinah, Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan kaum Anshar dengan kaum Muhajirin :
a.       Muahahjirin dengan Muhajirin.
b.       Ansar dengan Ansar.
c.       Muhajirin dengan Ansar
Semangat Asabiyah telah digantikan dengan semangat ummah mengikut akidah Islam. Hubungan persaudaraan mengatasi masalah perbedaan dari segi sosial dan ekonomi. Kedua-dua golongan bergaul dan bekerjasama untuk kebaikan agama Islam dan negara.
3. Mewujudkan hukum legal ( Piagam Madinah)
Perwujudan sebuah piagam untuk dijadikan panduan untuk membentukkan sebuah negara Islam yang berdaulat. Piagam Madinah bukan saja membentukkan persaudaraan antara Anshar dan Muhajirin tetapi juga perpaduan antara orang Islam dengan orang bukan Islam terutamanya orang Yahudi. Kaum Yahudi diberikan kebebasan mengamalkan ibadat mengikut agama mereka selama mereka mematuhi undang-undang Islam dan peraturan yang diterima umum. Orang Islam dan bukan Islam dapat hidup secara aman damai dan bebas menjalankan aktiviti masing-masing. Keselamatan penduduk Madinah terjamin dan mereka bertanggungjawab mempertahankan negara Madinah daripada serangan musuh. Penduduk Madinah juga mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin agama dan ketua negara. Dengan pengakuan itu Nabi telah menjadi pemimpin yang berwibawa dalam urusan pentadbiran dan pemerintahan negara Islam Madinah.
4. Mengasaskan Penyelesaian Masalah Melalui Musyawarah
Baginda berjaya mengasaskan sistem musyawarah dalam segala hal-hal politik. Dalam hubungan dengan kaum Yahudi semasa Perang Badar, Nabi Muhammad SAW tidak menunjukkan permusuhannya terhadap kaum Yahudi tetapi terus mengadakan perundingannya dengan mereka. Hanya setelah perundingan gagal barulah mereka disingkirkan secara terhormat dari Madinah. Baginda juga menjalankan musyawarah semasa mewujudkan persaudaraan antara Ansar dan Muhajirin serta antara Aus dan Khazraj. Konsep musyawarah terbayang dalam hubungan politik antarabangsa.
5. Mewujudkan Tentera Islam di Madinah
Baginda juga adalah seorang pemimpin tentera Islam yang menyertai beberapa ekspedisi ketenteraan untuk mempertahankan kesucian agama Islam daripada ancaman dan serangan musuh. Dalam mempertahankan kedaulatan negara Islam Madinah. Baginda merupakan seorang panglima tentera dan ahli strategi dalam bidang ketenteraan.
6. Mengadakan Hubungan Luar
Baginda adalah seorang diplomat yang mengambil inisiatif untuk menghantar perwakilan ke luar seperti Mesir, Byzantine, dan Parsi.
7. Menyusun semula struktur ekonomi Madinah
Penyatuan masyarakat yang berlaku telah mewujudkan semangat saling membantu sehingga meliputi segenap bidang.Golongan Muhajirin bergiat dalam bidang pertanian. Nabi menggalakkan umat Islam bergiat dalam bidang perniagaan.Umat Islam menguasai semula kawasan subur dan oasis daripada penguasaan orang Yahudi dengan cara membelinya semula.
Langkah-langkah yang dilakukan Rasulullah untuk membentuk masyarakat Madinah adalah membangun kesatuan internal dengan cara mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dan Anshar. Kemudian Rasulullah setelah dapat membentuk Madinah dan untuk mengatur permerintahan semua elemen masyarakat Madinah yaitu membuat dokumen ketentuan hidup bersama yang ditandatangani oleh Nabi yang dikenal dengan konstitusi (Madinah).
Dari sejarah itu, menunjukkan bahwa betapa kuatnya jalinan kohesitas di antara elemen masyarakat Madinah yang majemuk baik ditinjau dari segi keturunan, agama maupun dari segi budaya selama kepemimpinan Rasulullah. Keanekaragaman sosial yang tercermin dengan komposisi warga yang terdiri dari Arab Muslim, Yahudi, dan Arab non Muslim mampu diikat oleh tali kepentingan, cita-cita bersama, kewajiban menaati kontrak sosial yang dibuat bersama. Mereka menjadi bangunan sosial yang harmonis lantaran didasari sikap saling menghargai diantara berbagai elemen masyarakat yang plural. Mereka juga menunjukkan satu kata dan perbuatan dalam menaati konstitusi yang telah mereka rumuskan.
Sekarang, kalau kita kembalikan dengan temuan Freedom House yang terangkum dalam Index of Politic Right and Civil Liberty dengan kesimpulan bahwa selama lebih dari lima tahun negara muslim tidak ada yang mampu menjalankan demokrasi kecuali Mali. Namun melihat realita secara sekilas tentang perjalanan Madinah yang di pimpin Nabi apakah tidak layak disebut Negara...?, kalau tidak, maka kembali saya pertanyakan yang apa yang menjadi standar dalm menentukan sebuah negara, apaka versi Islam atau versi yang lain (Barat). Saya lebih senada dengan apa yang diutarakan al-Jabiri bahwa kita harus terlepas dari toeri dan knsep manapun dan kita bangun teori dan konsep yang sesuai dengan framework  dan worlview masyarakat muslim dengan melihat sejarah yang sudah diraih ummat Islam pada masa awal. Kalua Barat menggaungkan demokrasi versi mereka, maka Islam juga menyuarakan Demokrasi ala Islam. Manakala mereka merumuskan konsep negara versi mereka, maka Islampun harus merumuskan konsep negara versi Islam sendiri. Sehingga dalam perdebatan wacana yang kita usung adalah konsep dan teori Islam sebagai sanggahan atau rival dari konsep dan teori non Islam. Disinilah kita mempunyai ketegasan dan ketuntasan dalam konsep demokrasi dalam sebuah negara, bukan mencaplok teori dan konsep dari luar apakanlagi mencoba  menerapkannya yang pada akhirnya kita akan kecolongan dan kebablasan atau menjadi The Sick Men.
Untuk lebih mendalam lagi pemaham kita tentang relasi agama dan negara, dapat kita lihat dalam pergumulan perdebatan wacana demokrasi vs Islam yang mana demokrasi dianggap sebagai satu-satunya sistem pemerintahan sah yang diakui secara universal. Bagaimana demokrasi relevan dengan sistem politik Islam…?, bukankah demokrasi bukan berasal dari Islam…?, bagaimana memahami secara tepat hubungan antara demokrasi dan Islam.