"Nasir Khusraw"

Sang Elang berujar: "Ruzi zi sar i- sang 'uqubi bi hava khas
Bahr-i talab-i tu'mih, par o bal biyarast"
 

Selasa, 07 Mei 2013

Relasi Agama dan Negara

Kliping Diskurus Islamika
Muhammad Dainuri, S.Th.I
Mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Antasari Konsentrasi Filsafat Hukum Islam

(Bagian Satu)
Relasi Agama dan Negara

Editorial: Sejak masa-masa awal Islam, umat Islam sudah dihadapkan dengan masalah-masalah politik seperti problem pengangkatan khalifah sepeninggal Nabi Muhammad SAW, konflik Ali bin Abi Thalib dengaan Aisyah, Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah dan sebagainya. Dalam konteks ini, paling tidak timbul diskursus tentang relasi agama dan negara. Bagaimanakah sesungguhnya relasi agama dan negara dan bagaimana relasi agama dan negara ini dibangun pada masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafaurrasyidin…?.

Wacana dan Komentar
Perdebatan mengenai hubungan antara agama dan negara tidak pernah selesai, seolah persoalan tersebut menjadi persoalan abadi. Hampir setiap fase dalam sejarah sebuah bangsa selalu saja muncul persoalan ini. Meskipun di beberapa negara, utamanya negara Barat dan Eropa yang menganut sistem Demokrasi Liberal diselesaikan dengan sekularisasi, namun kembali melahirkan permasalahan-permasalahan baru dan lebih komplik. Jika demikian, persoalan mengenai hubungan Agama dan negara pada dasarnya terletak pada masalah, apakah dalam Agama dapat diinstitusionalisasikan dalam berbagai lembaga formal, termasuk negara atau tidak? Atau apakah negara sebagai sebuah sistem sosial yang dibentuk berdasarkan kesepakatan publik harus mendasarkan dari secara ideologis kepada institusinalisasi sebuah Agama atau tidak? Jika demikian, persoalan tersebut bermuara kepada bagaimana asumsi masyarakat atau manusia terhadap Agama dan juga terhadap Negara? Asumsi tersebut berpengaruh secara masif terhadap persepsi dan sikap mereka atas posisi Agama vis-a-vis Negara, begitu pula sebaliknya.
Dalam Islam antara relasi hubungan Agama dan Negara mengalami berbagai pedebatan yang cukup panjang dikalangan ulama Islam hingga kini. Berkenaan dengan hal tersebut maka pendapat para pakar berkenaan dengan relasi agama dan negara dalam Islam dapat dibagi atas tiga pendapat yakni paradigma integralistik, paradigma simbiotik, dan paradigma sekularistik.

1.   Paradigma Integralistik
Paham ini merupakan pendapat atau konsep yang menggap agama dan negara adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Paham ini dianut oleh beberapa ulama-ulama Islam diantaranya yang paling ekstrim adalah golongan syiah dengan teori Imamah mereka. Dan juga ulama-ulama terkemuka lainya yakni, Al-Mawardi, Imam Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, serta dikalangan ulama kontemporor seperti Rayid Ridho, kelompok-kelompok Ikhwanul Muslimin seperti Hasan Al-Bana, Syaid Qutub, dan lain sebagainya.
Mawardi berpendapat bahwa Allah mengangkat untuk umatnya seorang pemimpin sebagai pengganti (khalifah) nabi, untuk mengamankan agama, dengan disertai mandat politik. Dengan demikian imam di satu pihak adalah pemimpin agama dan di lain pihak adalah pemimpin politik. Pemikiran ini tidak beranjak dari ilustrasinya tentang kepemimpinan pada masa Rasullulah dan Khalifah Ar-Rasyidin.
Begitu juga yang ditegaskan Al –Ghazali bahwa:
Agama dan raja ibarat dua anak kembar; agama adalah suatu fondasi sedangkan sultan adalah penjaganya; sesuatu yang tanpa fondasi akan mudah runtuh, dan fondasi tanpa penjaga akan hilang. Keberadaan sultan merupakan keharusan bagi tertib agama, dan ketertiban agama merupakan keharusan bagi tercapainya kesejahteraan akhirat nanti.
Bagitu juga Ibnu Khaldun yang dengan memberikan uruaian tentang makna khalifah bahwa khalifah adalah tanggung jawab umum yang dikehendaki oleh peraturan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi umat dengan merujuk kepadanya. Karena kemaslahatan akhirat adalah tujuan akhir, maka kemaslahatan dunia seluruhnya harus berpegang kepada syariat. Hakikatnya, sebagai pengganti fungsi pembuat syariat (Rasullulah, SAW) dalam memeliharaan urusan agama dan mengatur politik keduniaan.
Dan Rasyid Ridha walaupun dia merupakan murid dari Muhammad Abduh yang berpemikiran simbiotik namun Ridha memiliki ide yang berbeda dengan sang gurunya, menurut Ridha eksistensi syariat sangat penting dalam rangka penetapan hukum syariat Islam. Bahwa Islam adalah agama kedaulatan, politik dan pemerintahan, maka bentuk pemeintahan yang lain (selain kekhalifahan) baginya tidak dapat menerpakan syariat Islam.
Selanjutnya Al- Ikhwan Al-Muslimin yang dirikan Hasan Al-Bana di Kairo Mesir tahun 1928, yang mana perhatiannya pada mulanya hanya pada kegiatan-kegiatan reformasi moral dan sosial, namun dalam perkembangan berikutnya menjadi suatu organisasi keagamaan dan politik, hal ini terlihat jelas saat mereka mendabakan berdirinya negara Islam di Mesir. Adapun pendapat tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin yang paling sentral adalah:
Islam adalah suatu agama yang sempurna dan amat lengkap, yang meliputi tidak saja tuntuan moral dan peribadatan, tetapi juga petunjuk-petunjuk mengenai cara mengatur segala aspek kehidupan, termasuk kehidupan politik, ekonomi sosial; oleh karenanya untuk pemulihan kejayaan dan kemakmuran, umat Islam harus kembali kepada agamanya yang sempurna dan lengkap itu, kembali kepada kitab sucinya, Al-Qur’an dan Sunah Nabi, mencontoh pola hidup rasul dan umat Islam generasi pertama, tidak perlu atau bahkan jarang meniru pola atau sistem politik, ekonomi dan sosial barat.

2.   Paradigma Simbiotik
Paham ini memahami bahwa agama dan negara adalah saling membutuhkan artinya memiliki hubungan timbal balik, perbedaanya dengan aliran integralistik adalah bahwa agama dan negara suatu etensitas yang berbeda, namun saling membutuhkan, bukanya menyatu seperti yang dimaksud pada paham integralistik. Pemikiran ini di anut kalangan-kalangan ulama Islam yakni Ibnu Taimiyah, Muhammad Abduh, Jamaludin Al-Afghani, Yusuf Al-Qardawi dan lain-lain.
Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa adanya kekuasaan yang mengatur kehidupan manusia merupakan kewajiban agama yang paling besar, karena tanpa kekuasaan negara, maka agama tidak bisa tegak. Pendapat beliau meligitimasikan agama dan negara merupakan dua etensitas yang berbeda, tetapi saling mebutuhkan. Oleh karenannya, konstusi yang berlaku dalam paradigma ini tidak hanya bersal dari adanya social contect, tetapi bisa saja diwarnai dengan hukum agama.
Jamaludin Al-Afghani dalam membahas ketatanegaraan lebih menghendaki pemerintahan republik dimana pemikiran beliau lebih dipengaruhi pemikiran barat, namun hal ini menurut beliau cukup ideal diterapkan pada pemerintahan, sebab di dalamnya terdapat kekebasan berpendapat dan kepala negara harus tunduk kepada undang-undang dasar, tetapi tidak lepas dari pemahaman beliau terhadap prisnsip-prinsip ajaran Islam. Selanjutnya pemikiran beliau dilanjutkan oleh murid beliau yakni Muhammad Abduh. Abduh tidak menetapkan suatu bentuk pemerintahan. Jika sistem khalifah masih tetap menjadi pilihan sebagai model pemerintahan, maka bentuk demikianpun harus sesuai perkembanga masyarakat dalam kehidupan materi dan kebebasan berpikir, menurutnya lebih jelas lagi bahwa Islam tidak menentukan bentuk pemeritahan. Pemerintah dan rakyat mempunyai hak dan kewajiban yang sama memelihara dasar-dasar agama, dan menafsirkan selama ia berkaitan dengan masalah keduniaan. Produk dari pemahaman ini tidak bertentangan dengan salah satu pokok agama. Dalam kepala meraka adalah bentuk pemerintahan. Artinya merekalah menentukan bagaimana bentuk pemerintahan yang mereka kehendaki. Namun demikian tidak berari Muhammad Abduh memisahkan antara urusan agama dan negara secara mutlak, namun menurutnya Islam menetapkan hak-hak dan kewajiban kepada rakyat dan pemerintah, dan pemeritah wajib menegakan keadilan yang dituntut oleh agama dan rakyat.
Demikian juga pendapat yang dikemukakan ulama kontemporer Yusuf Al-Qardawi bahwa: Ada yang mengatakan, karen demokrasi itu merupakan hukum bagi rakyat oleh rakyat, yang berarti harus menolak pendapat yang mengatakan kedaulatan pembuat hukum hanya miliki Allah, hal ini merupakan pendapat yang tidak bisa diterima. Prinsip hukum miliki rakyat, yang merupakan asas demokrasi, tidak bertentangan dengan prinsip hukum milik Allah yang merupakan asas penetapan hukum dalam Islam.

3.   Paradigma Sekularistik
Paradigma ini beranggapan bahwa ada pemisahan antara agama dan negara, agama dan negara merupakan dua bentuk yang berbeda dan satu sama lain memiliki garapan bidang masing-masing, sehingga keberadaanya harus dipisahkan. Hal ini dianut beberapa ulama kontemporer yakni Ali Abdul Raziq, Muhammad Husain Haikal dan lain-lain.
Menurut Raziq, pemerintahan Rasul bukanlah bagian dari tugas kerasulannya, melainkan tugas terpisah dari dakwah Islamnya dan berada di luar tugas kerasulan. Alasanya, bahwa Nabi Muhammad, SAW memang telah mendirikan negara di Madinah, akan tetapi sulit membuat kesimpulan bagaimana prosedur penetapan hukum yang ditempuh oleh Rasul, demikian pula tidak ada informasi yang cukup mengenai fungsi-fungsi pemerintahan lain, minsalnya masalah keungan dan wawasan, dan keamanan jiwa dan harta. Namun demikian, bagian-bagian tugas yang dilakukan oleh Nabi seperti ekspedisi militer untuk membeladiri, distribusi zakat, jizyah dan ghanimah, pendeleglasian tugasnya kepada para sahabat untuk melaksanakanya. Jadi kegiatan kenegaraan merupakan keadaan nabi yang terpisah dari jabatan beliau sebagai Rasul, melainkan merupakan tugas beliau sebagai pemimpin dalam dunia muamalah manusia biasa.
Pendapat tesebut sealiran dangan pendapat Muhammad Husain Haikal dimana ia menyampaikan bahwa : Sesungguhnya Islam tidak menetapkan sistem tertentu bagi pemerintah, dan akan tetapi ia melatakan kaidah-kaidah bagi tingkah laku dan muamalah dalam kehidupan antar manusia. Kaidah-kaidah itu menjadi dasar untuk menentukan sistem pemerintahan yang berkembang sepanjang sejarah.
Diluar sikap dan paradigma yang menerima atau menolak adanya hubungan Agama dan Negara (sebagaimana pro dan kontra yang sudah kita kenal dan berkepanjangan), disini saya ingin melihat secara historis analisis lebih-lebih dari segi sosialis-kulturalis yang peran menjadi pergumulan peradaban dalam Islam. Sebelum masuk lebih jauh antara relasi agama dan negara, ada baiknya kita pahami betul beberapa item berikut:
a.    Memahami betul makna Agama dan negara
Mengapa harus memahami betul makna Agama dan negara, karena sudut pandang yang berbeda tentang agama dan negara sehingga menimbulkan perspektif yang berbeda yang berimbas pada berbeda concolation terhadap relasi keduanya.
1.      Beberapa tokoh mendefinisikan Negara secara berbeda-beda; menurut Roger H. Soltau, Negara didefinisikan sebagai agency (alat) atau authority (wewenang) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atas nama masyarakat. Lain halnya dengan apa yang dikemukakan Harold J. Laski, menurutnya Negara merupakan suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok manusia yang hidup dan bekerjasama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama. Sementara Harold J. Laski dan Max Weber mendefinisikan bahwa Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah.
2.      Dalam konsepsi Islam, dengan mengacu pada al-Quran dan al-Sunnah, tidak ditemukan rumusan tentang Negara secara eksplisit, hanya di dalam al-Quran dan al-Sunnah terdapat prinsip-prinsip dasar dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu, konsep Islam tentang Negara juga berasal dari 3 (tiga) paradigma, yaitu:
a.      Paradigma tentang teori khilafah yang dipraktikkan sesudah Rasulullah saw, terutama biasanya merujuk pada masa Khulafa al-Rasyidun.
b.      Paradigma yang bersumber pada teori Imamah dalam paham Islam Syi’ah.
c.       Paradigma yang bersumber dari teori Imamah atau pemerintahan.
Dari beberapa poin di atas dapat dipahami secara sederhana bahwa yang dimaksud Negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah (governed) oleh sejumlah pejabat yang berhak menuntut dari warga negaranya untuk taat pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan (control) monopolistis dari kekuasaan yang sah.
Saya lebih cendrung pada pedapat dan sikap al-Jabiri yang mengkilas balikkan –dalam masalah relasi agama dan negara- pada sejarah yang ia sebut dengan tradisi (Lihat al-Din Wa al-Daulah Wa al-Tathbiq al-Syari’ah dalam pembahasan Agama dan Negara dalam rujukan tradisi, H. 55-118). Al-Jabiri menghimbau kepada umat Islam agar jangan terhegemoni dengan ungkapan atau pertanyaan palsu yang akan mengklasifikasikan rasional dualistik terbatas yang menghipotesiskan dua kemungkinan. Pertanyaan itu adalah Apakah Islam itu agama atau negara, sehingga kemungkinan jawabnnya adalah Islam itu agama bukan negara, Islam itu negara bukan agama atau Islam adalah agama sekaligus negara, hal ini dalam pandangan al-Jabiri adalah hal yang absurd, karena Islam secara definitif adalah suatu Agama.

b.   Memahami betul tujuan/peran Agama dan negara
Mengapa harus memahami betul tujuan/peran agama dan Negara, karena sudut pandang yang berbeda tentang tujuan dan peran agama dan negara akan sehingga menimbulkan perspektif yang berbeda yang berimbas pada berbeda justifikasi terhadap relasi keduanya atau terhegomini dengan latar belakang dan kepentingan sesoarang.
Tujuan sebuah Negara yang banyak diperbincangkan adalah bermacam-macam, antara lain;
1.      Bertujuan untuk memperluas kekuasaan semata.
2.      Bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum.
3.      Bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum.
Pandangan konsepsi negara dalam wacana pemikiran, diantara:
a.      Dalam konsep dan ajaran Plato, tujuan adanya Negara adalah untuk memajukan kesusilaan manusia, sebagai perseorangan (individu) dan sebagai makhluk sosial. Sedangkan menurut Roger H. Soltau tujuan Negara adalah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin. Dalam ajaran dan konsep teokratis yang diwakili oleh Thomas Aquinas dan Agustinus, tujuan Negara adalah untuk mencapai penghidupan dan kehidupan aman dan tentram dengan taat kepada dan di bawah pimpinan Tuhan. Masih banyak pemikiran dari pemikir tentang tujuan sebuah negara.
b.      Dalam Islam, seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Arabi, tujuan Negara adalah agar manusia bisa menjalankan kehidupannya dengan baik, jauh dari sengketa dan menjaga intervensi asing. Paradigma ini didasarkan pada konsep sosio-historis bahwa manusia diciptakan oleh Allah dengan watak dan kecenderungan berkumpul dan bermasyarakat, yang membawa konsekuensi antara individu-individu satu sama lain saling membutuhkan bantuan. Sementara menurut Ibnu Khaldun, tujuan Negara adalah untuk mengusahakan kemaslahatan agama dan dunia yang bermuara pada kepentingan akhirat.
c.       Sementara itu, dalam konsep dan ajaran Negara hukum, tujuan Negara adalah menyelenggarakan ketertiban hukum, dengan berdasarkan dan berpedoman pada hukum. Dalam Negara hukum segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan atas hukum. Semua orang tanpa kecuali harus tunduk dan taat pada hukum, hanya hukumlah yang berkuasa dalam Negara itu.

c.    Rujukan yang dijadikan pemahaman untuk memahami antara agama dan Negara.
Salah satu yang penting diperhatikan dalam memahami relasi agama dan negara adalah rujukan yang dijadikan pijakan untuk memahami relasi keduanya, mengapa demikian, karena justifikasi terhadap relasi agama dan negara akan selalu dalam pemikiran dan pendapat yang bertolak belakang antara menerima dan menolak dikarenakan rujukan yang  menjadi landasan dan paradigma berbeda.
Dalam kontek Islam, saya lebih condong pada pendapat yang  melihat relasi agama dan negara dari islam itu sendiri (genuin) tanpa melihat dan dipengaruhi oleh perkembangan isu kenegaraan dan keagamaan diluar islam. Hal ini, senada dengan apa yang dilontarkan al-Jabiri yang mengkritik pemikir kontemporer saat ini, walaupun mereka menghadirkan gebrakan baru dalam wacana agama dan negara dengan mengajukan paradigma baru atau telaah kontemporer, namun yang sangat disayangkan menurut adalah bahwa mereka bertolak dari dasar-dasar hepotesis yang tidak didukung oleh Nushush (teks-teks) ataupun pengalaman sejarah Arab Islam (al-‘Aql al-‘Arabi) bahkan mereka megajukan penafsiran baru terhadap teks-teks itu secara agak berlebihan sehingga berefek pada terlampauinya makna yang tekandung dari teks-teks itu sendiri. Hal tersebut terkadang bertambah parah lagi dengan mengabaikan perbedaan antara yang ilmiah dan yang ideologis atau antara fakta sejarah dengan yang semata-mata keinginan subyektif, baik yang terkandung dalam wacana itu sendiri maupun pada wacana-wacana rujukan dalam mazhab atau aliran bagi pemikir modern maupun pemikir klasik. hal ini merupakan sebuah kesalahan metodologis yang sangat berbahaya, karena berbicara tentang term Agama dan Negara ini sangat rentan dengan kepentingan politik dan tunduk pada kebutuhan serta logika politik tersebut, sementara itu dalam penilaian al-Jabiri, rujukan (Marja’iyyah/authority) yang dijadikan oleh sarjana kontemporer adalah rujukan yang sudah terkontaminasi dan dipengaruhi oleh konstelasi politik zamannya, kalau hal ini sudah terjadi -dalam pengamatan al-Jabiri- maka dapat dipastikan bahwa kebenaran akan kabur dan kemudian lenyap diantara tangga-tangga politik masa lalu dan labirin politik masa depan.
Rujukan dalam islam yang lebih awal secara historis menimbulkan perbincangan antara agama dan negara adalah periode Khulafaurrasyidin. Mengapa kita melihat dan menjadikan rujukan tersebut, karena Alquran dan Sunnah tidak mengatur hal-hal yang berkenaan dengan pemerintahan dan perpolitikan. Alquran dan Sunnah tidak terlibat dengan persoalan hubungan antara agama dan negara secara rinci dan jelas sebagaimana dalam persoalan keagamaan seperti perkawinan dan waris.
Mengapa praktek sahabat (Khulafaurrasyidin) yang menjadi titik berat dalam memahami relasi agama dan negara, beberapa fakta berikut dapat kita analisis:
1.      Orang-orang Arab ketika Nabi Muhammad diutus tidak mempunyai raja dan negara. Sistem politik yang berlaku dalam starata sosial bangsa Arab adalah sistem kesukuan yang belum memenuhi syarat sebagai sebuah Negara, apalagi dilihat dari teritorial tertentu dan jumlah penduduk yang tinggal pada saat itu.
2.      Seiring dengan diutusnya Nabi Muhammad maka kaum muslimin dalam menjalankan agama baru yang dibawa Nabi bukan hanya dalam ruang ingkup individual namun juga dalam bentuk prilaku sosial. Prilaku sosial ini berkembang sering berkembangnya dakwah dan ajaran Islam sehingga sampai puncaknya pada saat Nabi berhijrah kemadinah yang mana Nabi merupakan seorang pemimpin, komandan sekaligus pembimbing masyarakat muslim dan hal yang menarik adalah Al-Jabiri menolak dengan keras untuk disebut sebagai raja atau pemimpin Negara.
3.      Hal-hal yang diatur dalam dakwah Islam khususnya hal-hal yang berhubungan dengan persoalan keduniaan, sedangkan dunia Nabi dan para sahabat telah mencapai taraf yang mapan dan luas. Manakala Nabi wafat para sahabat merasakan kekosongan konstitusional namun disisi lain dakwah Nabi telah berakhir bersamaan dengan terbentuknya satu Negara atau suatu yang menyerupai negara. Jika agama adalah wahyu Allah yang tidak seorangpun berhak mewarisinya dan tidak pula menggantikan Nabi, maka bersamaan dengan pertumbuhan dan penyebaran dakwah membutuhkan adanya orang yang menjaga, mengatur serta memperhatikannya pasca wafatnya Nabi. Siapakah yang berhak memimpin, menjaga dan meneruskan perjuangan tersebut…?
4.      Alquran berulang kali membicarakan perihal “ummat”, umat Islam dan kaum Muslim (Ali-Imran:110) justru menghindari dari pembicaraan mengenai sistem politik, sosial dan ekonomi yang sebenarnya telah menyatukan umat tersebut dengan Negara.
5.      Perdebatan yang terjadi di Saqifah Bani Sa’idah yang berakhir dengan pembaiatan Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah, merupakan perdebatan murni dan diselesaikan berdasarkan pertimbangan kekuatan sosial politik murni (kesukuan) yang mengandung dua pemahan yaitu: kekuatan dan potensi.
Dari fakta-fakta inilah apat disimpulkan bahwa persoalan hubungan antara agama dan negara tidak terlontar di zaman Nabi tidak pula di zaman khulafaurrasyidin. Semua perintah berada ditangan Nabi dan perintah itu tidak dianggap sebagai sebuat institusi kerajaan (al-Mulk), karena kerajaan berkonotasi jelek pada saat itu apalagi dianggap sebagai Negara (Dawlah) yang dalam pemahaman orang Arab berarti perputaran harta atau perang, yakni perpindahan dari satu keadaan kepada keadaan lainnya.
Namun kalau kita menelisik pada pelaksanaan hukum-hukum yang digariskan Islam sudah barang tentu ada yang menaunginya, hal inilah yang dikaitkan al-Jabiri dengan kekhalifahan, namun kekhalifahan ini dalam analisis al-Jabiri sangat erat kaitannya dengan pertimbangan kekuatan. Ia mengemukakan fakta-fakta historis yang menjelaskan hal tersebut diantaranya:
1.      Islam lahir dalam satu masyarakat yang tidak bernegara dan Negara Arab Islam tumbuh secara bertahap dan menyebar luas dengan adanya penaklukan-penaklukan wilayah sekitar semananjung Arabia.
2.      Tidak adanya kepastian apakah Nabi sejak periode awal dakwah beliau telah berkeinginan untuk mendirikan negara.
3.      Alquran tidak menjelaskan dengan jelas bahwa dakwah Islam merupakan dakwah yang bertujuan untuk mendirikan sebuah Negara, kerajaan atau imperium.
Namun dari fakta lain ada dua fakta sebaliknya, yaitu:
1.      Alquran mengandung hukum-hukum yang menuntut kaum muslimin untuk melaksanakannya dan sebagian dari hukum itu memerlukan kekuasaan yang mewakili komunitas mereka untuk melaksankannya seperti hukuman atas pencuri.
2.      Pelaksanaan hukum-hukum Islam pada akhirnya telah mengantarkan kepada perkembangan dakwah Islam menjadi satu negara yang teratur dan memiliki lembaga-lembaga yang berkembang bersama dengan perkembangan dan perluasan geografis, peradaban dan pemikiran dunia Islam.
Fakta dan kenyataan yang kontradiktif inilah yang dalam pandangan al-Jabiri hanya dapat dijawab melalui pengalaman historis Islam seperti pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah yang pada finalnya mengembalikan penentuannya pada kesukuan yang mengandung dua pemahan yaitu: kekuatan dan potensi, inilah merupakan hubungan erat antara kekhalifahan dengan kekuatan yang pada akhirnya -peristiwa ini- menjadi dasar bagi suatu analogi (Qiyas) yang terdiri dari tiga unsur utama:
1.      Siapa yang akan menjadi khalifah. Dalam persoalan ini -menurut versi sunni- bukan membicarakan sebuah Negara sebagai institusi melainkan pada orang yang akan dibai’at menjadi khalifah.
2.      Khalifah harus satu (kesatuan khalifah).
3.      Khalifah harus berdasarkan pilihan bukan teks.
Menurut al-Jabiri dari analisis inilah tidak ada sistem pemerintahan yang disyariatkan Islam, melainkan berpijak pada model seorang komandan dan perang. Manakala perluasan wilayah dan masalah-masalah bermunculan karena tidak ditangani dengan penanganan damai dan berdasarkan hukum fikih, maka yang berbicara akhirnya adalah pedang yang menyebabkan khilafah terbentuk menjadi kerajaan atau dinasti. Dari sinilah dalam pandangan al-Jabiri, penegakan hukum syariat harus diberangi penegakan yang menegakkan hukum, disamping banyaknya hukum-hukum syariat yang berwatak sosial seperti hukuman dan sanksi (al-hudud wa al-‘Uqubat). Disisi lain, umat Islam berkewajiban mempertahankan wilayah teritorialnya yang termasuk dalam masalah jihad.
Dari peparan diatas dalam menyikapi relasi agama dan negara lebih-lebih dihubungkan dengan masa Nabi dan Khulafaurrasyidin, saya lebih mengikuti al-Jabiri yang berkesimpulan bahwa negara dalam Islam telah lahir dimasa rasul dan kemudian menjadi mapan dan bertambah luas dimasa Khulafaurrasyidin yang disebabkan dua hal; penerapan hukum-hukum syariat dan jihad.