"Nasir Khusraw"

Sang Elang berujar: "Ruzi zi sar i- sang 'uqubi bi hava khas
Bahr-i talab-i tu'mih, par o bal biyarast"
 

Selasa, 07 Mei 2013

Kebijakan Politik



Kliping Diskurus Islamika
Muhammad Dainuri, S.Th.I
Mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Antasari Konsentrasi Filsafat Hukum Islam

(Bagian Tiga)
Kekhalifahan dan Kebijakan Politik

Editorial
Sejalan dengan pengusaannya atas Bagdad, Dinasti Buwaihi tidak menghilangkan lembaga kekhalifahan sebagai pemimpin tertinggi dan pusat Dunia Islam. Dinasti Buwaihi menerima sepenuhnya otoritas formal khalifah Abbasiyah sebagai penguasa. Mereka mengklaim sebagai “penjaga” khalifah” yang sebenarnya pada saat itu praktis telah berada di bawah kontrol kekuasaannya.

Wacana dan Komentar
Memasuki abad ke-10 M, kejayaan Kekhalifahan Abbasiyah mulai meredup. Ketika dipimpin oleh Khalifah Ar-Radhi Billah – penguasa Abbasiyah ke-20 yang berkuasa pada 940-944 M – kekuatan politik dan militer Adidaya dari dunia Islam itu mulai tak berdaya.
Pada era itu, wilayah-wilayah yang tergabung dalam Kekhalifahan Abbasiyah mulai memisahkan diri. Mereka mendirika dinasti-dinasti kecil. Wilayah kekuasaan Abbasiyah mulai menyempit, ketika di Mesir, Afrika Utara berdiri Kekhalifahan Fatimiyah, dan perwakilan Abbasiyah di Andalusia (Spanyol) memproklamirkan berdirinya Kekhalifahan Ummayah.
Di tengah situasi yang tak menguntungkan itulah, sebuah dinasti bermazhab Syiah yang berkuasa di wilayah Persia dan Irak masuk dan mengendalikan kekuatan politik dan pemerintahan Abbasiyah. Kegagalan Kekhalifahan Abbasiyah untuk merekrut dan membayar militer selama paruh pertama abad ke-4 H/10 M yang membuat dinasti itu mengendalikan Abbasiyah.
Dinasti Syiah yang menguasai politik dan pemerintahan Abbasiyah selama 110 tahun (945-1055 M) itu bernama Buwaihi. Dinasti Buwaihi dibangun oleh tiga putra Abu Syuja' Buwaihi – seorang pencari ikan dari Dailam, Iran utara. Ketiganya adalah Ali bin Buwaihi yang berkuasa di Isfahan, Iran; Hasan bin Buwaihi yang berkuasa di Rayy dan Jabal, Iran; serta Ahmad yang membangun kekuatan di Khuzistan dan Al-Ahwaz (sekitar Irak).
Menurut Ensiklopedi Islam, ketiga bersaudara itu memulai karier sebagai prajurit pada bani Samaniyah. Mereka menjadi pasukan perang yang dipimpin seorang panglima bernama Makan Ibnu Kali. Tak lama setelah pamor panglima perang di wilayah Dailam, Iran utara itu meredup, tiga bersaudara itu bergabung dengan pasukan Mardawij ibnu Zayyar Al-Dailamy.
Prestasi mereka dalam militer begitu memukau. Ibnu Maskawih dalam Tajarub Al-Umam mengisahkan, panglima Mardawij yang begitu puas dengan prestasi tiga bersaudara itu, kemudian mengangkat Ali sebagai gubernur Al-Karaj. Hasan dan Ahmad pun menduduki jabatan penting.
Ketiga bersaudara itu membangun kekuatan dan kekuasaannya dari Al-Karaj. Pasukan pimpinan Ali berhasil melebarkan sayap kekuasaannya ke daerah-daerah di Persia. Kota Syiraz mereka jadikan pusat pemerintahan Bani Buwaih. Sepeninggal panglima Mardawij, ketiganya berhasil menaklukkan kota penting di Persia, seperti Isfahan, Ray dan Jabal.
Saat itu kekuasaan Abbasiyah masih begitu kuat. Untuk menunjukkan eksistensi Dinasti Buwaih, Ali pun beruapaya mendapatkan pengakuan dari khalifah Abbasiyah. Setelah menyetorkan upeti ke Baghdad, Dinasti Buwaih pun secara resmi diakui oleh Khalifah Al-Radhi Billah. Berbekal legalitas dari Baghdad, Bani Buwaih melebarkan sayap kekuasaannya hingga mencapai Irak, Ahwaz dan Wasith.
Di tengah menguatnya kekuatan militer Bani Buwaih, pusat pemerintahan Abbasiyah justru dilanda kekisruhan. Pangkal persoalannya adalah perebutan kursi Amir Al-Umara (penguasa politik negara) antara wazir dengan petinggi militer sebagaimana yang sudah dibicarakan dalam jawaban sebelumnya. Pejabat militer di ibu kota Abbasiyah memohon bantuan Dinasti Buwaihi.
Pada 11 Jumadil Awal 334 Hijiriah/945 M, pasukan Hasan bin Buwaihi memasuki Baghdad dan disambut oleh penduduk metropolitan dunia itu. Kehadiran pasukan tentara di bawah dinasti bermazhab Syiah itu menawarkan harapan baru bagi masyarakat di kota Baghdad yang sudah lelah dengan tekanan-tekanan dari keturunan Turki dan budak-budak yang menguasai istana.
Kehadiran pasukan Buwaih itu juga mendapat sambutan dari khalifah. Meski tak menerima gelar Amir Al-Umara (pemimpin para pemimpin), Hasan mendapat anugerah kehormatan berupa gelar Mu'izz Al-Daulah (penegak negara). Kedua saudara kandungnya, Ali dan Ahmad dan masing-masing mendapat gelar Imad ad-Daulah (tiang negara) dan Rukn ad-daulah (penopang negara).
Dinasti Buwaih pun memindahkan pusat kekuasaannya dari Syiraz ke Baghdad. Di kota itu mereka membangun Dar Al-Mamlakah. Meski begitu, pusat kekuasaan Dinasti Buwaihi yang sebenarnya berada di Syiraz, tempat Ali bin Buwaihi (saudara tertua) bertahta. Berkuasanya Bani Buwaih di Baghdad ternyata mampu menyatukan kembali dinasti-dinasti kecil yang sempat menyatakan keluar dari kekuasaan Dinasti Abbasiyah.
Pada masa kepemimpinan amir-amir Buwaihi, sering terjadi bentrokan dan konflik antara penganut Sunni dan Syiah. Setelah 110 tahun mengendalikan kekhalifahan Abbasiyah, kekuatan politik Dinasti Buwaih pun terus meredup. Tak seperti tiga pendahulunya yang kompak dan saling melengkapi, generasi penerus Buwaih juga dilanda pertikaian. Lagi-lagi jabatan dan kekuasaan yang menjadi pangkal masalah. Kendali kekuasaan Dinasti Buwaih di Kekhalifahan Abbasiyah akhirnya diambil alih oleh Dinasti Seljuk dari Turki.
Dari perjalanan dinasti Buwaihi ini kita bisa melihat keberhasilan yang dicapai dalam bidang politik pemerintahan:
1.       Mengganti istilah penguasa Buwaihi dari amir al-umara’ menjadi Malik. Hal ini berhasil beliau lakukan setelah ia menjalin hubungan dekat dengan khalifah al-Thâ’i.
2.       Mempersatukan seluruh penguasa Buwaihi yang berada di wilayah-wilayah yang luas.  
Hal yang menarik dalam pemerintahan dinasti Buwaihi adalah bahwa berdasarkan kesepakatan antara Khalifah Abbasiyah dan Ali bin Buwaihi, keturunan Buwaihi akan diakui sebagai sultan (bukan sebagai Khalifah). Dinasti Buwaihi pun mengakui kedudukan khalifah. Nama-nama mereka dan khalifah akan disebutkan dalam khutbah-khutbah Jumat, dan diukir pula dalam mata uang logam. Sejatinya, para penguasa Buwaihi adalah penguasa Abbasiyah. Sejak saat itulah, Kekhalifahan Abbasiyah dikendalikan para amir Bani Buwaih. Khalifah tak lebih hanya sebagai simbol, tak berdaya dan tak memiliki kekuatan politik dan militer. Pada masa pemerintahan Bani Buwaihi inilah, para Khalifah Abbasiyah hanya tinggal namanya saja, Sebab, pelaksanaan pemerintahan berada dalam genggaman amir-amir Buwaihi.
Perpolitikan Buwaihi merupakan perpolitikan Khalifah dalam Khalifah. Atau dalam perjalanan sejarah Indonesia adalah Negara Boneka, Walaupun Bani Buwaihi tidak menghapuskan legitimasi khalifah namun mereka bernaung dibawah legitimasi tersebut. Hal ini dapat dikatakan bahwa mereka tidak mempunyai darah biru khalifah atau keturunan dari penguasa pada saat itu, sebagaimana yang kita ketahui pada masa Abbasiyah Khalifah merupakan sesuatu yang sakral bahkan bersifat agama, karena ketidak adaan nasab tersebut maka sebab itulah mereka mempertahankan eksistensi kekhalifahan Abbasiyah yang mereka kendalikan.