"Nasir Khusraw"

Sang Elang berujar: "Ruzi zi sar i- sang 'uqubi bi hava khas
Bahr-i talab-i tu'mih, par o bal biyarast"
 

Selasa, 07 Mei 2013

Ulama VS Umara


Kliping Diskurus Islamika
Muhammad Dainuri, S.Th.I
Mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Antasari Konsentrasi Filsafat Hukum Islam

(Bagian Lima)
Ulama VS Umara

Editorial
Pada masa pemerintahn Nizam al-Mulk dari Dinasti Saljuk, ada tiga gagasan utama yang sekaligus menjadi agenda politik, diantaranya adalah bentuk satuan pegawai administrasi yang sangat loyal kepada dinasti melalui penanaman idiologi Islam Sunni guna mengisi birokrasi pemerintahan yang memang dirancang sangat sentralistik. Dalam hal ini, Nizam mengartikan satuan administrasi tidak hanya terbatas pada pegawai pemerintahan di dalam istana yang melaksanakan pemerintahan sultan, tetapi juga termasuk  didalamnya Kadi dan ulama yang diharapakan menjadi corong idiologi Sunni bagi kalangan masyarakat.
Wacana dan Komentar
            Berbicara tentang peran ulama dalam satu negara mungkin tidak dipungkiri lagi. Dalam sejarah awal Islam, baik yang menjadi penegak hukum atau pemerintah negara mereka adalah pejuang. Begitu juga dalam konteks keindonesiaan pahlawan-pahlawan revolusipun banyak yang di pelopori oleh ulama. Dalam masalah kaitannya dengan negara diini saya melihat dan menyorotnya dari segi perpolitikan. Bagaiamana kalau ulama menjadi lebelitas dan legilitas dalam sebuah negara apalagi sebagai penyebar sebuah idiologi. Disini kita melihat bagaimana sejatinya peran ulama dalam sebuah negara.
Berbicara ulama dan negara dalam konteks saat ini adalah berbicara ulama dan politik. Karena untuk menduduki kursi pemerintahan harus melewati sebuah proses. Berbicara politik dan ulama pasti akan berbicara peran ulama di dalam politk tersebut. Biasanya motivasi umum yang mendasara bagi ulama yang masuk dalam ranah perpolitikan adalah ingin memperjuangkan hukum-hukum Islam. Betul dan bisakah hal itu...?.
Ulama berpolitik. Ini adalah fenomena yang perlu disambut dengan kegembiraan dan harapan. Mengapa...? Sebab, sudah sejak lama ada semacam pemahaman, bahkan keyakinan, bahwa ulama harus tetap seteril atau jauh dari politik. Ulama harus tetap konsisten untuk bergerak dalam tataran kultural (baca: pendidikan), tidak perlu -bahkan tidak boleh- ikut-ikutan berpolitik, apalagi sekadar terlibat dalam pertarungan perebutan kekuasaan.
Karena itu, ketika sebagian ulama secara pribadi mulai bersentuhan dengan ranah politik, tentu ini patut disambut gembira. Sebab, bagaimanapun politik sebetulnya adalah bagian dari Islam. Bagaimana tidak? Bukankah Nabi Muhammad saw. sendiri adalah seorang politisi? Bahkan, sebagaimana dicatat oleh para ulama dan sejarahwan Islam yang kredibel, selama hidupnya di Madinah, Rasulullah saw. sekaligus juga sebagai kepala negara. Demikian juga para sahabatnya yang terdekat—Abu Bakar ash-Shiddiq, Umar bin al-Khaththab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib; semuanya pernah menjabat sebagai khalifah (kepala negara), yang terkenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidin. Dengan demikian, ketika ulama dalam kedudukannya sebagai waratsatul anbiya’ (pewaris para nabi) terjun (kembali) ke dalam kancah politik, itu tidak bisa dipandang sebagai kemunduran, tetapi justru sebuah kemajuan. Sebab, dengan begitu, ulama kembali di jalurnya yang benar dan ‘habitat’-nya yang asli, yakni sebagai pengayom umat. Sebab, politik dalam Islam sejatinya adalah aktivitas mengayomi masyarakat atau mengurus urusan masyarakat.
Bukankah munculnya jargon ‘politik itu kotor’, itu adalah konsekuensi logis akibat dunia politik dikendalikan bahkan dipenuhi oleh orang-orang yang tidak mengerti ketentuan-ketentuan Islam dalam berpolitik?, Namun, di sisi lain, terdapat ulama yang dalam menjalankan aktivitas politiknya tidak jarang mengabaikan nilai-nilai Islam. Mereka berpolitik bukan dilandasi syariat Islam, tetapi lebih diniatkan untuk mencapai kepentingan sesaat dan cenderung pragmatis. Dalam batas-batas tertentu, syariat Islam hanya sekadar dijadikan alat untuk melegitimasi aktivitas politik mereka, yang tidak jarang justru berada di luar koridor syariat Islam. Sebagai contoh, keharaman kepemimpinan perempuan dalam pemerintahan yang sudah jelas berdasarkan sunah Rasulullah saw. dan pendapat empat mazhab [Hanafi, Maliki, Syafii, Hanbali]), dengan mudah diabaikan hanya karena alasan demi ‘kemaslahatan’. Keharaman untuk berkoalisi atau berlaborasi dengan partai-partai sekular—yang notabene memperjuangkan ide-ide kufur—juga dengan mudah dilanggar hanya karena demi kemaslahatan yang lebih besar (menurut mereka); selain karena alasan prularisme atau ‘Islam rahmatan lil ‘alamin’ yang cenderung ditafsirkan secara keliru.
Sebaliknya, isu penegakan syariat Islam ataupun formalisasi syariat Islam dalam aspek pemerintahan tidak lagi menjadi agenda politik ulama. Mereka sekadar  memperjuangkan nilai-nilai umum yang tidak jelas parameternya (seperti kejujuran, keadilan, kesejahteraan, supremasi hukum, dll) sebagai ‘dagangan utama’ politik mereka. Alasannya, lagi-lagi demi ‘kemaslahatan’, yakni agar mereka bisa diterima oleh semua kalangan. Bahkan, ada semacam ungkapan yang kemudian menjadi pemahaman, bahwa siapapun yang ingin menang dalam percaturan politik di negeri ini maka jangan menjadikan syariat Islam sebagai menu utama dalam kampanye, karena pasti tidak akan laku.

Bahaya Terselubung
Sikap dan perilaku politik ulama yang cenderung pragmatis di atas, disadari ataupun tidak, sesungguhnya dapat mengundang sejumlah bahaya:
Pertama,  pembusukan ideologi Islam. Ini terjadi ketika syariat Islam sebagai solusi untuk menyelesaikan setiap persoalan masyarakat dipinggirkan. Dengan kata lain, Islam justru disudutkan dan dikecilkan peranannya hanya dalam konteks ibadah ritual dan individual semata. Kalaupun ada kesadaran bahwa Islam tidak bisa dipisahkan dari politik, itu sebatas dipahami dari sisi nilai-nilai moralitasnya semata. Asal jujur dan bersih, misalnya, tidak mengapa ulama bersanding dengan kepala negara perempuan atau berkolaborasi dengan partai sekular; tidak peduli apakah mereka memperjuangkan syariat Islam atau tidak.
Kedua, pembodohan umat secara politik. Akibat pemahaman ulama yang kabur tentang politik, yang diperkuat dengan langkah-langkah politik yang cenderung pragmatis, maka umat pun kemudian mendapati ‘contoh nyata’ berpolitik yang salah. Akibatnya, secara tidak langsung sesungguhnya telah terjadi proses ‘pembodohan politik’ atas umat, terutama pada level masyarakat yang tipikal cenderung berlebihan dalam bertaklid kepada ulamanya.
Ketiga, umat terpecah belah. Tidak bisa dipungkiri, pelaksanaan Pemilu tahun 1999 telah memakan banyak ‘korban’ di kalangan umat Islam sendiri. Hanya karena beda partai, umat yang berada di level akar rumput rela mencaci-maki atau bentrokan fisik dengan saudaranya. Pemilu 2004 pun tak jauh beda.
Walaupun aktivitas ini tidak secara langsung dicontohkan oleh ulama sebagai panutan mereka, sikap pragmatisme ulama sebetulnya  turut mendorong mereka yang berbuat seperti itu. Yang berbeda hanyalah bentuknya saja. Ditingkat atas, tampaknya cukup sulit menyatukan sikap politik ulama. Buktinya, tidaklah mudah bagi partai-partai Islam—yang notabene di dalamnya banyak para ulama—untuk bersinergi dan bekerjasama. Ironisnya, mereka begitu mudah untuk berkoalisi dan berkolaborasi dengan partai-partai sekular.
Keempat, memperkuat politik sekular. Jika para ulama dalam berpolitik tidak lagi memperhatikan rambu-rambu syariat Islam dan tidak mau lagi menyerukan syariat Islam, maka bisa dipastikan perjuangan politik ulama hanya akan semakin menguatkan politik sekular. Politik sekular yang ditopang oleh ide-ide demokrasi dan nilai-nilai Barat akan semakin kokoh tertancap dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ide-ide demokrasi dan nilai-nilai Barat tersebut pada akhirnya dijadikan sebagai landasan hukum atas setiap perkara menggantikan syariat Islam

Tugas Politik Ulama
Dengan melihat kenyataan di atas, sudah selayaknya ulama kembali pada tugas-tugas politik Islam yang seharusnya. Tugas-tugas politik tersebut antara lain adalah:
Pertama, memahamkan umat dengan pemahaman Islam yang utuh. Umat jangan lagi dipahamkan dengan Islam yang sekadar sebagai agama ritual dan spiritual semata, tetapi sebagai sebuah ideologi yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk politik. Karena itu, dalam berpolitik, ide-ide yang diperjuangkan haruslah murni ide-ide Islam yang dikerucutkan dalam agenda penegakan syariat Islam.
Kedua, membangun kesadaran politik umat. Umat harus disadarkan bahwa aktivitas politik secara i‘tiqadi adalah disyariatkan oleh Islam. Karena itu, dalam Islam, politik adalah aktivitas agung lagi mulia. Sebab, dalam Islam, politik adalah aktivitas mengurusi umat dengan syariat Islam. Karena itu pula, pengajian-pengajian,  seminar-seminar, atau pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan sudah seharusnya tidak hanya diarahkan untuk sekadar meningkatan kesadaran spiritual umat semata, tetapi sekaligus kesadaran politik umat.
Ketiga, menjadi politisi Islam panutan masyarakat yang konsisten dalam memperjuangkan syariat Islam. Ulama secara praktis haruslah melakukan aktivitas asy-syirâ‘ al-fikri (pergolakan pemikiran) dalam rangka menentang keyakinan, ideologi, pemikiran, dan aturan-aturan kufur; dengan cara mengungkapkan kepalsuan, kekeliruan, dan pertentangannya dengan Islam.
Ulama juga harus  melakukan aktivitas al-kifâh as-siyâsi (perjuangan politik) dalam bentuk menyingkapkan makar negara-negara kafir imperialis yang menguasai negeri-negeri Islam; menghadapi segala bentuk penjajahan (baik secara pemikiran, politik, ekonomi, maupun militer);  serta mengungkapkan taktik/strategi dan membongkar persekongkolan negara-negara kafir untuk membebaskan umat dari segala bentuk pengaruh kekuasaannya. Ulama juga harus berani menentang kezaliman para penguasa di negeri-negeri Arab dan negeri-negeri Islam lainnya;  mengungkapkan kejahatan mereka;  menasihati dan mengkritik mereka; mengubah perilaku mereka setiap kali mereka memperkosa hak-hak umat, atau pada saat mereka tidak melaksanakan kewajiban mereka terhadap umat, atau ketika mereka melalaikan salah satu urusan umat, atau setiap kali mereka menyalahi hukum-hukum Islam; bahkan para ulama harus berusaha menghapuskan kekuasaan mereka, kemudian menggantikannya dengan kekuasaan yang berlandaskan pada hukum-hukum Islam.
Keempat, senantiasa menyerukan kesatuan dan persatuan umat. Jika umat bersatu, mereka tidak akan mudah dikalahkan oleh musuh-mush Islam. Sebab, bagaimanapun musuh-musuh Islam tidak akan tinggal diam untuk terus memerangi Islam dan kaum Muslim
            Dalam kasus ini, saya teringan dengan sebuah sejarah kehidupan nabi Muhammad SAWdalam masa dakwah beliau. Manakal kaum kafir Musyrikin hampir kehabisan jalan untuk menghentikan dakwah nabi, maka mereka berkumpul membicarakan bagaiman menangani dakwah nabi, slah seorang mereka mengusul agar mereka bernegosiasi dengan nabi dan memebujuk paman nabi Abbu Thalib agar tidak ikut-ikutan dalam melindungi keponakannya.
            Tiga hal negosiasi yang ditawarkan oleh kaum Qurasiy:
1.       Harta dan kekayaan, sehingga nabi menjadi orang yang paling kaya.
2.       Kedudukan, sehingga nabi menjadi pemimpin.
3.       Sekiranya nabi tidak mampu menolak jin merasuki beliau mereka akan mengobainya.

Dalam riwayat lain kaum Quraiys juga menawarkan harta kekayaan dan gadis cantik asalkan nabi meninggalkan dakwah beliau. Namun semuany beliau tolak, walaupun rintang semakin menyakitkan.
            Saya teringat komentar al-Buthi dalam Fiqh al-Sirah beliau tentang peristiwa ini yang menjelaskan kebersihan dakwah Nabi dari segala kepentingan dan tujuan pribadi yang biasa menjadi motivasi para penyeru ideologi baru serta penanjur pembaharuan dan revolusi (dakwah). Sendainya diperbolehkan mencapur adukkan kepentingan peribadi dan dakwah kenapa nabi tidak memanfaat kekuasaan yang ditawarkan oleh Quraisy sehingga nabi dengan kekeuasaannya beliau mengajak orang beriman, atau dengan hartanya. TIDAK, inilah kata al-Buthi dakwah haruslah tetap dakwah.
            Saya juga teringat kata seorang ustadz yang mengungkapkan makna ungkapan yang menjadi dalil ulama dalam berpolitik:
إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة
Apabila suatu masalah diserahkan kepada yang bukan alhlinya maka tunggula kehancurannya
            Statemen yang beredar bahwa kenegaraan apabila dipegang oleh orang yang tidak tahu tentang agama maka Negara itu hancur. Namun sejatinya adalah bagaimana mungkin ulama yang tahu agama namun dia tidak mengerti hukum-hukum kenegaran akan menjadikan Negara tersebut menjadi baik.