"Nasir Khusraw"

Sang Elang dengan membusung dada berujar:
Ruzi zi sar i- sang 'uqubi bi hava khas
Bahr-i talab-i tu'mih, par o bal biyarast
 

Sabtu, 29 Juni 2013

MUI PROPORSIONAL DAN PROFESIONAL



MAJELIS ULAMA INDONESIA
DALAM TINJAUAN PROPORSIONAL DAN PROFESIONAL
 (Upaya Penguatan Peran Fatwa Mui dalam Hukum Islam Indonesia)

Muhammad Dainuri


A.     Pendahuluan
Para ulama tidak boleh membiarkan umat Islam berada dalam kebingungan dalam menghadapi permasalahan yang mereka hadapi, apalagi membiarkan mereka terjerumus dalam kesesatan, karena memutuskan secara salah terhadap permasalahan mereka. Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang notabene merupakan perkumpulan para ulama, zu’ama, dan cendekiawan muslim memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada umat Islam yang lain untuk memberi jawaban dan menunjukkan kepada jalan yang benar atas permasalahan yang dihadapi ummat.
Fungsi MUI adalah memberi nasihat, karena MUI tidak dibolehkan melakukan program praktis. Dalam anggaran dasar MUI dapat dilihat bahwa Majelis diharapkan melaksanakan tugasnya dalam pemberian fatwa-fatwa dan nasihat, baik kepada pemerintah maupun kepada kaum muslimin mengenai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan keagamaan khususnya dan semua masalah yang dihadapi bangsa umumnya (Pasal 4 dan 6 Pedoman Dasar MUI).88 Dalam bahasa Hasan Basri, ketua umum MUI ketiga, MUI bertugas ”selaku penjaga agar jangan ada undang-undang di negeri ini yang bertentangan dengan ajaran Islam”. Syaikh Mahmoud Syaltout, mantan rektor Universitas al-Azhar juga memandang penting adanya lembaga fatwa yang dapat menjadi tempat bertanya masyarakat dalam masalah agama, demi menjaga kepentingan umat.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang secara legalitas mendapat pengakuan dari negara, mempunyai peran yang sangat signifikan dalam mengeluarkan kebijakannya sebagai dewan fatwa dan pemberi nasehat baik kepada masyarakat maupun terhadap kelancaran program pemerintah. Dalam kurun waktu 13 tahun saja beberapa fatwa telah banyak dikeluarkan. Fatwa-fatwa tersebut menyangkut banyak hal, seperti bidang agama, sosial, dan persoalan ilmiah lainnya.
Ragam fatwa yang dikeluarkan di atas tidak semuanya laris manis diterima masyarakat. Tidak semua fatwa MUI selaras dengan masyarakat dan kebijakan pemerintah, terkadang juga yang menimbulkan polemik di masyarakat bahkan dalam tubuh MUI sendiri. Fatwa tentang larangan menghadiri perayaan Natal bagi kaum Muslimin dan penggunaan alat kontrasepsi dalam keluarga berencana pernah menjadi permasalahan yang cukup rumit saat itu. Hamka yang ketika itu selaku ketua umum MUI harus bergulat dengan pemerintah. Karena pemerintah saat itu menganggap dengan adanya fatwa di atas, dapat mengahalangi kelancaran terwujudnya Keluarga Berencana (KB) di Indonesia. Polemik yang berkepanjangan tidak jarang menimbulkan kontroversi, sehingga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan seperti, seberapa jauh fatwa-fatwa tersebut absah dari segi hukum Islam dan diterima serta diterapkan masyarakat, baik dari segi proporsi MUI sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa maupun segi profesi sebagai pemberi fatwa.

B.     Term Fatwa Kompleksitasnya
1.       Pengertian Fatwa
Fatwa dilihat dari segi etimologi berasal dari kata al fatwa wal futyaa (fatawaa) yang berarti petuah, nasehat jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum.[1] Kata Fatwa (kemudian disebut dalam istilah bahasa Indonesia) sepadan dengan kata Ifta’ yang berakar dari afta, berarti penjelasan tentang suatu masalah.[2]
Dari segi terminologi fatwa adalah pendapat atau keputusan dari alim ulama atau ahli hukum Islam.[3] Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan, fatwa adalah jawab (keputusan/pendapat) yang diberikan oleh mufti terhadap suatu masalah atau juga dinamakan dengan petuah.[4] Sedangkan dalam ilmu ushul fiqh, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan oleh seorang mujtahid atau fakih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam satu kasus yang sifatnya tidak mengikat.[5]
الإِخْبَارُ عَنْ حُكْمِ الله تَعَالى بِمُقْتَضَى الأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَى جِهَةِ الْعُمُوْمِ وَالشُّمُوْلِ
“Fatwa ialah menyampaikan hukum-hukum Allah berdasarkan dalil-dalil syariah yang mencakup segala persoalan”.
Sedangkan al- istifta’ berarti permintaan fatwa dan al-mufti adalah pemberi fatwa. Pihak yang meminta fatwa tersebut bisa pribadi, lembaga maupun kelompok masyarakat.[6] Sedangkan istifta’ secara Etimologi ialah Menyelesaikan setiap problem.[7]
Fatwa adalah “pendapat dalam bidang hukum” atau “official legal opinion”.[8] Hukum di sini tidak hanya berarti sebagai hukum negara, tetapi juga hukum dengan kata jamak ahkam menyangkut hukum taklifi tentang wajib, sunnat, haram, makruh dan mubah. Di zaman Nabi Muhammad, pendapat dalam bidang hukum selalu ditanyakan kepada beliau.
Menurut Hallaq, di dalam Alquran, istilah istifta’ mengandung konotasi permohonan untuk memecahkan satu persoalan yang pelik.[9] Seperti firman Allah :
Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka,” (Q.S. An-Nisa’ : 127)
Istifta’ dapat juga diartikan sebagai pertanyaan (aktifitas permohonannya) untuk memperoleh jawaban-jawaban (Fatwa) yang dikeluarkan sebagai respons terhadap berbagai peristiwa dan kejadian yang dihadapi di dalam masyarakat baik secara individual maupun kolektif. Sedangkan, Pihak yang meminta fatwa tersebut disebut al-mustafi. Ada juga yang mengartikan fatwa sebagai pendapat mengenai suatu hukum dalam Islam yang merupakan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dan tidak mempunyai daya ikat.[10] Fatwa juga dapat diidentikkan dengan ra’yu. Ra’yu didefinisikan sebagai pendapat tetang suatu masalah yang tidak diatur oleh al-Qur’an dan Sunnah. Ra’yu adalah pendapat yang dipertimbangkan dengan matang, yang dicapai sebagai hasil pemikiran yang dalam dan upaya keras individu dengan tujuan menyingkapkan dan mencari pengetahuan tentang suatu subyek yang mungkin hanya menjadi pertanda atau indikasi dari hal lain.[11]
Sedangkan Mufti ialah pemberi Fatwa. Namun, mufti tidak mengeluarkan fatwanya kecuali apabila diminta dan persoalan yang diajukan kepadanya adalah persoalan yang bisa dijawabnya sesuai dengan pengetahuannya. Oleh sebab itu, mufti dalam menghadapi suatu persoalan hukum harus benar-benar mengetahui secara rinci kasus yang dipertanyakan, mempertimbangkan kemaslahatan peminta fatwa, lingkungan yang mengitarinya, serta tujuan yang ingin dicapai dari fatwa tersebut. Ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh: “akibat dari suatu fatwa lebih berat dari fatwa itu sendiri”.
Adapun orang yang pertama menjabat mufti di dalam islam ialah Rasulullah SAW. Beliau memberi fatwa terhadap segala permasalahan yang timbul atau terjadi berdasarkan wahyu dari Allah yang diturunkan kepadanya.
Setelah Nabi wafat, pertanyaan tentang hukum dan agama secara umum ditanyakan kepada para khalifah dan sahabat Nabi.[12] Kemudian, persoalan hukum masyarakat setelah masa tersebut ditanyakan kepada hakim pengadilan dan adapun di daerah-daerah yang jauh dari pengadilan, pertanyaan hukum dijawab oleh orang alim yang berfungsi sebagai mufti.
Mufti terkenal dari kalangan tâbiîn adalah Ibrahim an-Nakh’î (wafat 96 H), Atha’ bin Abi Rabah (w. 115 H) dan Abdullah bin Abi Nujaih. Di berbagai negara, jabatan mufti menjadi jabatan resmi. Misalnya, Mufti `Utsmani, Mufti Mesir, Mufti Suria, Mufti Palestina, Mufti Malaysia, Mufti Brunei, Mufti Singapura dan lain-lain.
Menurut asy-Syathibi, mufti di tengah-tengah ummat berperan seperti Nabi Muhammad s.a.w. Pertama, mufti adalah penerus Nabi sesuai sabda beliau bahwa ulama adalah pewaris para nabi. Kedua, mufti adalah wakil Nabi dalam menyampaikan ketentuan hukum agama. Mufti dari satu sisi sebenarnya pembuat hukum (syari’) yang mengutip langsung hukum dari syariah dan di sisi lain pembuat hukum dari hasil ijtihadnya sendiri yang berlandaskan kepada prinsip-prinsip syariah.[13]
Al-Qirafi melihat mufti sebagai penerjemah Allah Ta`ala dan Ibnu al-Qayyim mengumpamakan mufti sebagai penandatangan (muwaqqi’) mewakili Allah terhadap apa yang ia fatwakan. Karena itu, Ibnu al-Qayyim menamakan kitabnya sebagai A’lam al-Muwaqqi’in ‘An Rabbi al-‘Alamin (Notifikasi atau Nasehat Mewakili Tuhan Seluruh Alam).[14]
Karena itu, fatwa adalah “pemberitaan tentang hukum syar’i (sah secara syariah) tanpa mengikat” (al-ikhbar ‘an al-hukm asy-syar’i min ghair al-ilzam).[15]

2.       Definisi dan Syarat-syarat Mufti
Secara sederhana ifta’ (memberikan fatwa) dapat diartikan sebagai “usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara’ oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya”. Sedangkan mufti sendiri adalah orang yang berkedudukan sebagai pemberi penjelasan tentang hukum syara’ yang harus diketahui dan diamalkan oleh umat.
Umat akan selamat bila ia memberikan fatwa yang benar dan akan tersesat bila ia salah dalam memberikan fatwa. Oleh dengan demikian ia harus memiliki syarat-syarat tertentu. Syarat seorang mufti dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu:
1.       Syarat umum. Karena ia akan menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan hukum syara’dan pelaksanaannya maka ia haruslaah seorang mukalaf yaitu muslim, dewasa dan sempurna akalnya.
2.       Syarat keilmuan, yaitu bahwa ia ahli dan memiliki kemampuan untuk berijtihad. Untuk itu ia harus memiliki syarat-syarat sebagaimana syarat yang berlaku bagi seorang mujtahid antara lain mengetahui dalil-dalil sam’i dan dalil-dalil aqli.
3.       Syarat kepribadian, yaitu adil dan dipercaya. Dua persyaratan ini dituntut dari seorang mufti karena secara langsung ia akan menjadi panutan umat dalam beragama.
4.       Syarat pelengkap dalam kedudukannya sebagai sebagai ulama’ panutan yang oleh al-hamidi diuaraikan antara lain: dengan berfatwa ia bermaksud untuk mendidik untuk mengetahui hukum syara’, bersifat tenang dan berkecukupan. Ditambahkan sifat lain oleh imam ahmad sebagaimana dinukil oleh Ibn Qayyim yaitu: mempunyai niat dan i’tikad yang baik, kuat pendirian dan dikenal ditengah umat.
Selanjutnya muncul permasalahan, bolehkan seorang seseorang yang belum mencapai tingakat mujtahid memberikan fatwa?. Dalam hal ini meringkas beberapa pendapat, yaitu:
1.       Orang yang memiliki kemampuan untuk tafri’ dan tarjih meskipun belum mencapai derajat mujtahid (maksudnya adalah mujtahid mutlak) boleh berfatwa dengan berpedoman kepada madzhab imam mujtahid yang diikutinya dengan ketentuan ia memahami secara baik madzhab imam yang dijadikan sebagai rujukan dan meyakini pendapat imamnya tersebut lebih kuat.
2.       Tidak boleh orang dalam tingakatan seperti ini memberikan fatwa karena ia belum memenuhi kemampuan berijtihad. Memberikan fatwa itu hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang mencapai derajat mujtahid.
3.       Orang yang belum mencapai derajat mujtahid boleh memberikan fatwa bila di wilayah itu tidak ada orang yang mencapai derajat mujtahid yang memberikan fatwa. Karena dalam keadaan seperti ini sudah terdesak dan jika tidak diperbolehkan maka urusan hukum akan terlantar.
4.       Seorang muqallid boleh membrikan fatwa meski belum mempunyai kemampuan untuk tafri’ dan tarjih. Karena tugasnya hanya menukilkan pendapat imamnya waktu memberi fatwa, meski ia tidak menjelaskan sumber rujukannya. Inilah yang sering berlaku waktu ini.[16]
Dalam kitab Faraidu As Saniyyah Syarat sebagai Mufti ialah :
1.       Mengetahui ayat Al-Qur’an yang berhubungan dengan hukum
2.       Mengetahui Hadits yang berhubungan dengan hukum
3.       Mengetahui Kaidah-kaidah fiqih
4.       Mengetahui Cabang-cabang ilmu fiqih
5.       Mengetahui Perselisihan Madzhab
6.       Mengetahui Madzhab yang sudah ditetapkan
7.       Mengetahui Ilmu Nahwu dan Shorof
8.       Mengetahui Ilmu Bahasa
9.       Mengetahui Ilmu Ushul
10.   Mengetahui Ilmu Ma’ani
11.   Mengetahui Ilmu Bayan
12.   Mengetahui Ilmu Tafsir
13.   Mengetahui Tingkah-tingkah rowi (Periwayat Hadits)
14.   Mengetahui Ketetapan dan Perselisihan
15.   Mengetahui Nasikh Mansukh
16.   Mengetahui Asbabun Nuzul.[17]
Menurut pendapat Imam Ahmad bahwa yang menjadi mufti hanyalah yang mempunyai lima perkara, yaitu:
1.       Mempunyai niat dalam memberi fatwa, yakni mencari keridhoan Allah semata. Karenanya jangan memberi fatwa untuk mencari kekayaan ataupun kemegahan, atau karena takut kepada penguasa
2.       Hendaknya dia mempunyai ilmu, ketenangan , kewibawaan, dan dapat menahan kemarahan. Ilmu sangat diperlukan dalam member fatwa. Orang yang memberi fatwa tanpa ilmu berarti mencari siksa Allah.
3.       Hendaknya mufti itu benar-benar orang yang menguasai Ilmunya, bukan seseorang yang lemah ilmu.
4.       Hendaknya seorang mufti memiliki kecukupan dalam bidang material bukan seseorang yang memerlukan bantuan orang lain untuk penegak hidupnya.
5.       Hendaknya mufti memiliki ilmu kemasyarakatan. Apabila tidak mengetahui keadaan masyarakat, kemungkinan mufti tersebut menimbulkan kerusakan dengan fatwa-fatwanya.[18]
Ibnu Qayyim menambahkan bahwa seorang mufti harusalah seorang yang alim dan benar serta bersifat jujur agar dalam memberikan suatu fatwa adil dan jujur pula.

3.       Kedudukan Ifta’ (Fatwa)
Kedudukan fatwa, sebagaimana ditegaskan oleh An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu’ Syarh Al Muhaddzab, sangat krusial dan mempunyai keistimewaan. Faktor otoritas ulama sebagai mufti dan pewaris para nabi lebih memengaruhi kedudukan tersebut.
Disebutkan didalam kitab Al-Majmu’ tersebut “kalian harus mengerti bahwa fatwa/berfatwa itu adalah satu perkara yang sangat berat dan besar bahayanya, tetapi ia mempunyai faedah yang besar pula karena orang yang berfatwa itubukan sembarang orang melainkan adalah pewaris para nabi yang secara fardlu kifayah harus melaksanakan urusan itu”
Imam Asy-Syatibi menyatakan bahwa mufti adalah penyambung lidah para Nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW. Untuk menyampaikan perkara-perkara agama kepada umat di bumi ini. “Hendaklah engkau menyampaikan kepada mereka dariku sekalipun hanya satu ayat.” (HR. Ahmad dan Tirmidzi)
Ibnu Abidin menjelaskan bahwa orang fasik tidak boleh diangkat menjadi mufti mengingat urusan fatwa adalah urusan agama. Sedangkan orang fasik tidak boleh diterima keputusan-keputusannya tentang agama. Fasik ialah orang yang tidak mau ta’at atau melanggar ketetapan-ketetapan agama. Mereka yang dikenal fasik dengan sendirinya tak memiliki otoritas mengeluarkan fatwa. Menurut sejumlah kalangan, bahkan mereka yang terkenal fasik haram mengeluarkan fatwa. Kriteria seperti ini tampaknya menjadi bukti kuat akan bobot fatwa yang dikeluarkan.[19]

4.       Keputusan ( Qadha’) dan Memberi Fatwa (Ifta’)
  Antara kekuasaan qadha dan ifta terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya ialah bahwa baik hakim maupun mufti harus :
1.       Memahami peristiwa yang hendak dimintakan keputusan atau fatwa.
2.       Memahami hukum syar i yang akan diterapkan kepada peristiwa tersebut.
Adapun perbedaanya ialah :
1.       Memberi fatwa itu ebih luas jangkauannya dari pada memberi keputusan. Fatwa bisa di berikan kepada siapa saja dari teman atau kawan, orang laki-laki atau perempuan , kerabat jauh atau dekat dan orang awam atau cendikiawan.
2.       Keputusan diberikan kepada orang yang dikalahkan perkaranya dan harus dilaksanakan. Berlainan dengan fatwa dimana orang yang diberi fatwa dapat memilih untuk mengikuti fatwa yang diberikan atau mmeninggalkannya.
3.       Keputusan hakim yang berlawanan dengan fatwa seorang mufti tetap dijalankan. Fatwa dari seorang mufti tidak dianggap dapat membatalkan keputusan hakim yang mendahuluinya . berlainan dengan keputusan hakim yang berlawanan dengan keputusan hakim yang berlawanan dengan keputusan hakim yang mendahuluinya tidak dapat dilaksanakan.
4.       Seorang mufti tidak dapat memberi keputusan , kecuali jika diberi kekuasaan untuk memberi keputusan. Berlainan dengan hakim ia wajib memberikan fatwa bila dikemukakan masalah kepadanya dan boleh memberikan fatwa atas masalah yang tidak diajukan kepadanya.[20]

5.       Fatwa Individual dan Fatwa Kolektif
Lazimnya, fatwa lahir dari sebuah ijtihad atas sebuah fenomena tertentu di masyarakat. Hanya saja, banyak kalangan yang memahami bahwa era ijtihad, khususnya personal, sudah ditutup semenjak meninggalnya para imam madzhab; Malik, Hanafi, Syafi’I, Hambali. Pasca era imam madzhab, para ulama memberikan standar-standar yang sangat rumit dan tak memungkinkan untuk melakukan ijtihad. Padahal, Islam menempatkan posisi yang sangat istimewa terhadap ijtihad sebagai bentuk dari kebebasan berpikir. Tentu, ijtihad disini sebagaimana makna generiknya “bersungguh-sungguh” tidak sekedar berpikir sederhana, melainkan berpikir secara mendalam dan jernih tentang suatu pokok soal tertentu. Apalagi ketika menyangkut jamak orang, hidup bermasyarakat dan bernegara, maka fatwa perlu kehati-hatian dan kedalaman dalam memahami duduk perkara.
Fatwa ini ada dua bentuknya:
1.       Fatwa perorangan (individual), seperti fatwa Syekh Mahmud Syaltut, fatwa M. Quraish Shihab, fatwa imam besar Masjid Istiqlal, dan lain-lain.
2.       Fatwa kolektif, berupa lembaga atau komisi.
Fatwa MUI termasuk fatwa kolektif yang dikaji dan ditetapkan melalui Komisi Fatwa. Demikian juga, Nahdlatul Ulama, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, Majma' al-Buhuts al-Islami, Majma' al-Fiqh al-Islami, Rabithah al-'Alam al-Islami,[21] dan lembaga fatwa lainnya.
Fatwa MUI ada tiga macam:
1.       Fatwa tentang kehalalan produk makanan, minuman, dan kosmetika.
2.       Fatwa tentang perekonomian Islam.
3.       Fatwa tentang masalah sosial keagamaan, kemasyarakatan, kesehatan, dan lain sebagainya.
Penetapan fatwa tentang kehalalan produk makanan, minuman, dan kosmetika dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI bekerjasama dengan LP. POM MUI. Komisi Fatwa menetapkan kehalalannya berdasarkan hasil penelitian dan auditing LP POM MUI. Sedangkan fatwa tentang masalah sosial keagamaan, kemasyarakatan, kesehatan, dan lain sebagainya dikaji dan ditetapkan Komisi Fatwa MUI.
Secara umum penetapan fatwa harus pula memperhatikan kemaslahatan umum dan maqashid asy-syariah (tujuan yang ingin dicapai dalam penetapan hukum syariat). Dengan penjelasan seperti ini, menunjukan bahwa fatwa MUI tidak muncul begitu saja dan spontanitas, tapi melalui proses panjang dan pertimbangan matang dengan menggunakan metodologi dan kaedah yang sudah dirumuskan oleh para ulama.
Sudah menjadi hal yang aksiomatis (al-Musallamat) bahwa pendapat kolektif akan lebih mendekati kebenaran dibanding pendapat individual (al-fardi). Oleh karena itu, sistem permusyawatan (as-Syura) dalam memecahkan perkara-perkara yang muncul sangat dijunjung sekali oleh Islam. Di dalam al-Qur'an, Allah swt memuji system as-Syura yang dilakukan oleh umat Islam :
"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka" (QS. Asy-Syuura (42): 38).
Bertolak dari pemikiran di atas dan demi mencapai idealisme profesionalitas dan proporsionalitas dalam berfatwa, maka fatwa kolektif (al-Jamai') merupakan jalan yang cukup efektif dalam perkembangan fatwa kontemporer.
Ada beberapa alasan bagi efektifitas fatwa kolektif di masa kini. Di antaranya adalah:
1.       Problematika kontemporer yang bervariasi dan cukup komplikatif yang disebabkan oleh perkembangan gaya hidup manusia.
Interaksi perbankan, perdagangan bursa, variasi jenis asuransi, transaksi-transaksi ekonomi modern dan pencakokan anggota badan adalah contoh-contoh masalah kontemporer yang tidak cukup dibahas dan ditentukan hukumnya hanya dengan fatwa individual. Hal itu disebabkan oleh keterbatasan para cendekiawan Islam kontemporer seperti yang saya sebutkan di atas. Dalam membahas masalah-masalah di atas diperlukan adanya musyawarah dan fatwa kolektif, karena tidak cukup hanya mengandalkan penguasaan ilmu-ilmu keislaman saja, namun juga diperlukan penguasaan ilmu-ilmu keduniawian yang berkaitan dengan problematika kontemporer tersebut.
2.       Terjadinya spesialisasi (at-Takhashush) keilmuan pada diri para cendekiawan Islam kontemporer.
Seperti diketahui bersama bahwa pada masa kini, sangat sulit kita temukan seorang cendekiawan Islam yang ensiklopedis (al-Mausui'). Justeru fenomena yang berkembang adalah terjadinya spesialisasi keilmuan pada bidangnya masing-masing. Spesialisasi tersebut meliputi bahasa Arab, fikih, ushul fikih, tafsir, hadits dan lain sebagainya. Padahal di antara syarat-syarat fatwa yang disebutkan oleh para ulama adalah penguasaan berbagai bidang ilmu-ilmu keislaman tersebut.[22] Fenomena ini meniscayakan akan urgensitas fatwa kolektif yang diikuti oleh para cendekiawan Islam dengan spesialisasinya masing-masing, sehingga syarat-syarat fatwa dapat terpenuhi.
3.       Banyaknya terjadi perselisihan dan kontroversi.
Di antara sebab-sebab terjadinya perselisihan antara umat Islam adalah banyaknya perbedaan fatwa-fatwa individu. Hal ini membuat kesulitan bagi umat Islam untuk memilih di antara fatwa-fatwa yang berkembang. Bahkan pada beberapa kasus bisa terjadi bentrokan fisik antara umat Islam karena perbedaan fatwa-fatwa individu tersebut. Maka pada kondisi seperti ini dibutuhkan forum fatwa kolektif, guna menghasilkan fatwa-fatwa kolektif, yang dapat mengantisipasi terjadinya perselisihan tersebut di atas.


C.     Fatwa MUI dalam Tinjauan
1.         Sekilas Tentang MUI[23]
Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama,zuama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air.
Antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Propinsi di Indonesia, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, AD, AU, AL dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan.
Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama. zuama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah "PIAGAM BERDIRINYA MUI", yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I.
Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat.
Ulama Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa mereka adalah pewaris tugas-tugas para Nabi (Warasatul Anbiya). Maka mereka terpanggil untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat melalui wadah MUI, seperti yang pernah dilakukan oleh para ulama pada zaman penajajahan dan perjuangan kemerdekaan. Di sisi lain umat Islam Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat berat. Kemajuan sains dan teknologi yang dapat menggoyahkan batas etika dan moral, serta budaya global yang didominasi Barat, serta pendewaan kebendaan dan pendewaan hawa nafsu yang dapat melunturkan aspek religiusitas masyarakat serta meremehkan peran agama dalam kehidupan umat manusia.
Selain itu kemajuan dan keragaman umat Islam Indonesia dalam alam pikiran keagamaan, organisasi sosial dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik, sering mendatangkan kelemahan dan bahkan dapat menjadi sumber pertentangan di kalangan umat Islam sendiri.
Akibatnya umat Islam dapat terjebak dalam egoisme kelompok (ananiyah hizbiyah) yang berlebihan. Oleh karena itu kehadiran MUI, makin dirasakan kebutuhannya sebagai sebuah organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif dalam rangka mewujudkan silaturrahmi, demi terciptanya persatuan dan kesatuan serta kebersamaan umat Islam.
Dalam perjalanannya, selama dua puluh lima tahun Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala; memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta; menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional; meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.
Dalam khitah pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu:
1. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (Warasatul Anbiya)
2. Sebagai pemberi fatwa (mufti)
3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (Riwayat wa khadim al ummah)
4. Sebagai gerakan Islah wa al Tajdid
5. Sebagai penegak amar ma'ruf dan nahi munkar
Dari lima fungsi dan peran utama MUI ini yang lebih terasa dan menonjol adalah pemberi fatwa terhadap persoalan ummat. Dari sini kita akan meninjau proporsi dan profesi MUI dalam kancah fatwa. Mengapa hal ini dilakukan karena selama ini fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI hanya sekedar informasi hukum tentang Haram dan Wajib atau tentang boleh dan tidak bolehnya sesuatu hal dalam ajaran Islam.
Berbagai macam tudingan miring terhadap MUI berdatangan diantara adalah yang di ungkapkan oleh Adnan Buyung:
“Mestinya Menkum HAM (Andi Mattalata), paling tidak melakukan permohonan ke pengadilan berdasar fakta lalu minta hakim untuk membubarkan FPI, HTI, MUI kalau perlu,” kata Adnan Buyung dalam jumpa pers di The Wahid Institute, Jalan Taman Amir Hamzah No 8, Matraman, Jakarta, Senin (2/6) siang.[24]

Ada yang lain mengungkapkan
kalo menurutsaya bubarkan saja MUI kalo memang tidak berubah. sebab sering kali bukan memberi bimbingan pada umat, eh, malah tidak mendidik. meresahkan. lagian MUI sering kali hanya jadi pelegitimasi kebijakan negara dalam isu agama, bukan mewakili ulama itu sendiri. tanpa MUI, biarkan tiap umat mengikuti ormas masing- masing. toh, secara de facto, ormas lebih diikuti daripada MUI.[25]

Dalam forum kompas pernah diangkat tentang kedudukan MUI dalam memberikat fatwa:
Adanya pro-kontra seputar tindakan MUI yang suka mengecer fatwa perlu disikapi secara kritis, mengingat posisi MUI hanyalah tidak lebih sebagai organisasi kemasyrakatan (Pemuda Pancasila, Pemuda Pancamarga, NU, Muhammadiyah dan lainnya memiliki kedudukan sama dengan NU) tapi pemerintah sungguh sangat menganakemaskan hingga apa pun yang dilakukan MUI selalu diamini oleh pemerintah. Ya, fatwa MUI sudah masuk ranah industri, perdagangan, kesehatan, dan politik. Jangan-jangan mau memilih jodoh juga harus sesuai fatwa. Menurut anda, apakah MUI sudah overlap atau masih proporsional? Perlukan MUI dibubarkan 'dengan hormat'? [26]
Beberapa gambaran yang berkomentar miring terhadap MUI dapat kita melihat kesenjangan yang berada dalam realitas MUI umumnya dan fatwa-fatwa MUI khususny. Dari sinilah penulis mencoba meninjaunya melalui proporsi dan profesi MUI. Maksud meninjau fatwa MUI dari segi proporsi MUI adalah melihat proporsi MUI sebagai lembaga yang mengeluarkan, sedang yang dimaksud dengan meninjau fatwa MUI dari segi profesi adalah melihat profesi MUI sebagai pemberi fatwa, sehingga dari fenomena yang beredar dimasyarakat tentang tanggapan, komentar kritik serta tidak diaplikasikannya fatwa-fatwa MUI dapat dilihat kilas baliknya.

2.       Fatwa MUI dan Proporsionalitas
Dalam anggaran dasar MUI dapat dilihat bahwa majelis diharapkan melaksanakan tugasnya dalam memberikan fatwa dan nasihat. Baik kepada pemerintah maupun masyarakat kaum muslimin mengenai persoaln-persoalan yang berkaitan dengan agama khususnya dan semua masalah yang dihadapi bangsa umumnya. MUI juga diharapkan menggalakkan persatuan di kalangan umat Islam, bertindak selaku penengah antara pemerintah dan kaum ulama, dan mewakili kaum muslimin dalam permusyawarahan antar golongan agama.
Melihat hubungan MUI dan pemerintah sesungguhnya sangatlah rumit. Disatu sisi dapat dilihat bahwa pemerintah telah memberikan penghargaan tinggi terhadap MUI dan memberikan bantuan keuangan. Namun di sisi lain MUI selalu berada dibawah tekanan untuk membenarkan politik pemerintah dilihat dari sudut agama. Secara ringkas dapat dijumpai, bahwa hubungan antara MUI dan pemerintah telah berkembang dengan pesat, dan MUI sangat puas dengan keadaan itu. Namun tetap saja MUI selalu berada dibawah tekanan untuk melancarkan misi dan program pemerintahan sebagaimana yang telah disebutkan di atas.
Mislanya saja pada tahun 1971 sekelompok ulama mengeluarkan fatwa, yang menyatakan bahwa penggunanaan alat kontrasepsi IUD (Intra Uterine Devices) dalam pelaksanaan keluarga berencana dilarang dalam Islam, karena pemasangannya melanngar autar kaum wanita. Pemerintah beranggapan fatwa tersebut dapat merugikan pemerintah dalam mewujudkan keberhasilan program keluarga berencana (KB) nasional. Oleh karena itu, pemerintah secara tegas membujuk MUI untuk menarik kembali fatwa tersebut, maka baru dua belas tahun kemudian pemerintah mampu membujuk MUI untuk menarik kembali fatwa keharaman alat kontrasepsi tersebut.
Contoh lain adalah mengenai persoalan kehadiran umat Islam menghadiri upacara perayaan Natal umat Kristen. Pada bulan maret 1981 MUI mengeluarkan suatu fatwa yang menyatakan bahwa menhadiri perayaan Natal dilarang bagi kaum muslimin. Pada mulanya fatwa itu tidak menimbulkan perbedaan pendapat besar-besaran, karena fatwa itu diumumkan dalam majalah MUI yang hanya dibaca oleh kalangan terbatas. Tapi dalam empat bulan ketika fatwa itu dimuat dalam surat kabar dan majalah barulah menimbulkan perbedaan-pendapat. Kira-kira 6 bulan kemuadian pemerintah dianggap perlu untuk menentukan sikapnya. Pemerintah mengeluarkan pengumuman yang mnerangkan bahwa meskipun hal itu tidak dianjurkan tetapi kehadiran tidak dilarang oleh agama Islam, selama kehadiran itu hanya mengenai bagian-bagian upacara dan bukan mengennai bagiah-bagian ibadah ritual dalam perayaan itu. Bagi pemerintah hal ini bertujuan untuk memelihara kerukunan beragama di tanah air. Namun Hamka selaku ketua umum MUI saat itu, diminta pemerintah untuk menarik fatwa tersebut, tapi ia menolaknya.
Surat pengunduran diri Hamka itu diberi tanggal 18 Mei 1981 dan ditandatangani oleh Hamka. Anaknya, Rusjdi Hamka, mengatakan bahwa surat itu telah ditulis tangan oleh Hamka sendiri dan selanjutnya diketik oleh anaknya. Begitulah hubungan antara MUI di satu pihak dengan pemertintah dan organisasi-organisasi Islam lainnya. Di pihak lain telah dibicarakan untuk mengetahui kedudukan MUI dalam masyarakat.
            Dalam kasus lain tentang BBM bersubsidi yang menjadi controversial yang pada akhirnya dibtalkan sebagaimana yang diungkan oleh Rais Syuriah PBNU KH Hasyim Muzadi menegaskan bahwa Majelis Ulama Indonesia sudah membatalkan fatwa haram untuk BBM bersubsidi bagi orang kaya. Namun kritik Hasyim Muzadi adalah ketidak proporsionalan, ia mengatakan:[27]
"MUI nggak jadi membuat fatwa itu, karena fatwa itu nggak proporsional. Domain MUI itu fiqih, sedangkan BBM bersubsidi itu kebijakan yang menjadi domain pemerintah,"
Untuk BBM bersubsidi merupakan kebijakan yang menjadi domain pemerintah, karena itu untung atau rugi dari kebijakan itu menjadi kewenangan pemerintah untuk mengkaji dan bukan lagi harus digeser ke MUI.
"Itu (evaluasi) harus dilakukan pemerintah, termasuk soal orang kaya mengambil hak orang miskin itu merupakan bagian dari 'policy', karena itu bukan proporsi MUI," katanya.
Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Din Syamsuddin yang juga menjadi pembicara pada rembuk kebangsaan saat itu menegaskan bahwa kontroversi fatwa MUI itu harus diakhiri.
"Saya harap kontroversi ini segera selesai, karena keputusan ataupun fatwa haram dari MUI tentang orang kaya yang membeli BBM bersubsidi itu memang tidak ada," ujarnya.
Menurut dia, persoalan itu bukan keputusan MUI, tapi pendapat pribadi dari salah seorang ulama, sedangkan di tubuh MUI sendiri belum ada pembahasan tentang persoalan itu, meski mencuat di sela-sela Musyawarah Nasional tentang Pemuliaan Energi dan Sumber Daya Alam.
"Jadi, kontroversi itu tidak perlu dilanjutkan karena hanya pendapat pribadi, bukan fatwa MUI. Itu masalah pemerintah untuk menyelesaikan BBM dan energi murah bagi masyarakat tanpa perlu melibatkan justifikasi ulama," katanya.
Dalam fatwa yang lain yang dikeluarkan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Berkaitan dengan fatwa haram merokok bagi anak-anak , remaja,wanita hamil dan pengurus MUI serta merokok ditempat-tempat umum, fatwa haram bagi golput serta fatwa mubah bagi olah raga yoga yang murni untuk kepentingan kesehatan (tanpa ritual tertentu). Hasil ijtima’ Komisi Fatwa MUI III di Padang Panjang ini merupakan sebuah gebrakan baru, mengingat pada fatwa yang pertama dan ke dua (berkaitan dengan rokok dan golput), secara langsung MUI sedang memasuki wilayah pengaturan terhadap dinamika publik yang lebih luas dan wilayah politik praktis – mengingat selama ini MUI lebih banyak berperan dalam wilayah high-politic atau politik nilai.[28]
Berkaitan dengan fatwa haram rokok -- Selama ini, Ummat Islam umumnya mengenal hukum merokok berada pada wilayah makruh dan itupun masih terbuka peluang khilafiyah (perbedaan pandangan) yang lebih luas (Ahkamu lam tadulla ‘alayhaa nushushun laa qath’iyyatun wa laa zhaniyyatun wa lam yan’aqid’ ijmaa’un ‘alayhaa minal mujtahiddin fii ashri minal ushuri)  hukum yang tidak dari nas, baik qat’I (pasti) ataupun zanni (dugaan), dan tidak pula ada kesepakatan mujtahidin atas hukum itu. Sebagaimana kita ketahui, bahwa dalil fiqh itu adalah: Al-Qur’an, Hadist, Ijma’ mujtahidin dan Qias. Dan sebagian para Ulama juga menambahkan Istihsan, Istidlal, ‘Urf dan istishab. Dan berdasarkan kaidah di atas (bahwa tidak ada nas yang mengharamkan merokok), tidak sedikit dari para Ulama sendiri yang condong ke pendapat mubah (boleh) tentang rokok. Ini dapat kita buktikan dengan tidak sedikit pula para Ulama yang juga berstatus sebagai perokok aktif. Pemikiran bahwa kegiatan merokok merupakan sebuah perbuatan makruh (jika dilakukan tidak apa-apa, namun jika tidak dilakukan berpahala) sebenarnya sejauh ini merupakan prinsip yang paling ideal untuk menjembatani ketiga pandangan yang ada, yakni pandangan yang mengharamkannya, memakruhkannya dan memubahkannya.
Kita semua sepakat bahwa aktivitas merokok sangat merugikan kesehatan. Sudah ada begitu banyak hasil riset yang menunjukkan fakta tersebut. Bahkan di bungkus-bungkus rokokpun, tidak kurang-kurangnya peringatan tersebut disampaikan dalam bentuk himbauan: “Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi dan gangguan kehamilan dan janin.” Di dalam kadar yang aman saja (14 MG Tar dan 1 MG Nikotin), menghisap sebatang rokok tetap berbahaya bagi kesehatan manusia. Dan harus kita akui bahwa fatwa haram merokok (dengan berbagai catatan tersebut) merupakan sebuah langkah maju di dalam kompilasi istimbath hukum Islam dan harus kita apresiasi dengan positif meski masih ada kesan bias di dalam formula fatwa itu sendiri.
 Ada dua bias yang sangat terlihat yakni : pertama bias gender, seperti mengapa hanya wanita hamil yang diharamkan merokok – tidak beserta suaminya sekaligus. Padahal menurut hasil riset kesehatan, seorang perokok pasif justru mendapatkan pengaruh yang lebih buruk ketimbang seorang perokok aktif. Seorang isteri yang sedang hamil , duduk di sebuah ruangan privat (bukan area publik/area yang diperkenankan merokok berdasarkan fatwa tersebut) bersama suaminya yang merokok – juga akan membahayakan kesehatannya dan janin yang dikandungnya. Kedua, bias terhadap proteksi kesehatan itu sendiri. Sebagai contoh, larangan merokok bagi anak-anak di bawah umur. Di tengah-tengah sebuah keluarga yang anggota keluarga dewasanya merokok, tentu fatwa ini tidak akan terlalu berpengaruh terhadap kesehatan si anak karena anak tetap akan menjadi perokok pasif, yang notabene risikonya lebih besar dari perokok aktif. Idealnya MUI juga mempertimbangkan bahwa laki-laki (kepala keluarga) dan orang tua memiliki peran yang sentral di dalam membentuk sebuah konstruksi pola hidup sehat (uswah) keluarga sehingga pengaturan terhadap budaya merokok pria/suami seharusnya lebih ketat lagi. Nilai yang dikembangkan di tengah-tengah keluarga, dalam perspektif anak semuanya baik. Sehingga, apapun yang dikerjakan dan dikatakan oleh orang tua akan ikut dilakukan (proses imitasi) oleh si anak. Sebagai contoh, jika si orang tua senang mengucapkan kata-kata yang kasar, demikian juga tradisi lisan anak akan berkembang dengan struktur yang sama. Jika Bapak dan Ibunya sering ribut di depan anak, maka dalam lingkungan bermainnya si anak akan mengembangkan hal yang sama. Termasuk juga dalam hal merokok. Jika orang tua, melakukan kegiatan merokok dengan frekuensi tinggi di depan si anak maka akan muncul keinginan anak (curiosity) untuk mencoba merasakan kenikmatan di balik aktivitas merokok. Dapat kita simpulkan bahwa fatwa haram merokok MUI masih sulit diimplementasikan secara tepat.
Begitu pula dengan posisi dan peran para Ulama yang tidak terlibat di dalam kepengurusan MUI – juga layak untuk dipertanyakan, mengingat fungsi dan pengaruh sosial mereka yang sangat strategis di tengah-tengah ummat. Sikap, perbuatan dan perkataan seorang Ulama merupakan sumber inspirasi bagi ummat. Sementara itu, prosentase Ulama di luar kepengurusan MUI jauh lebih besar sehingga dengan demikian efektifitas fatwa ini juga agak diragukan jika tidak didukung oleh Ulama jumhur. Apalagi dari berbagai pernyataan di media, dua ORMAS Islam terbesar (NU dan Muhammadiyah) juga tidak terlalu mendukung hadirnya fatwa haram merokok ini. MUI harus berfikir mencari metode pendekatan untuk merangkul semua komponen alim-ulama agar berpartisipasi aktif di dalam mensosialisasikan fatwa ini.
Upaya Majelis Ulama Indonesia yang berencana mengeluarkan fatwa haram untuk rokok dinilai tidak proporsional. Mengendalikan rokok itu perlu, tetapi harus dilakukan secara proporsional melalui pengurangan merokok atau larangan bagi anak-anak agar tidak merokok. Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Siswono Yudo Husodo pada diskusi yang diselenggarakan oleh Pemuda Tani Indonesia di Jakarta menegaskan bahwa yang menjadi kurang pas itu kalau merokok diharamkan, dan dilarang secara hukum, disisi lain MUI harus mempertimbangkan 6,1 juta orang yang hidup dari tembakau, mulai dari penanaman hingga industri rokok. Apalagi sekarang ini dunia sedang krisis dan akan makin banyak PHK, kalau muncul fatwa haram, maka akan banyak orang ter-PHK, walupun tembakau memang bukan komoditas yang luas di Indonesia. Hanya ditanam di Madura, Bojonegoro, Besuki, Sleman, Kendal, Temanggung, Deli, dan Lombok. Namun, tembakau sudah ditanam secara turun-temurun sehingga tidak mudah bagi petani tembakau untuk beralih atau bertani tanaman lainnya.[29]
Contoh lain adalah isu Fatwa Haram Facebook. ketika [30] Komisi fatwa mesir mengeluarkan fatwa haram pada Facebook dengan alasan ada korelasi dengan perselingkuhan serta perceraian. Kini MUI Indonesia akan mempelajari facebook dalam pandangan Islam. Ketua Komisi Fatwa Universitas Al-Azhar Kairo Mesir Sheikh Abdel Hamid al-Atras Jumat (05/02) mengeluarkan fatwa haram terhadap Facebook. Jejaring sosial itu dituding memiliki korelasi dengan tingkat perceraian dan perselingkuhan di negara itu.
Lalu bagaimana ulama Indonesia memandang keluarnya fatwa itu? Ketua MUI Pusat KH Khalil Ridwan menyatakan Facebook belum dinyatakan haram, namun tetap diawasi fungsi dan keberadaannya di masyarakat. Ia menjelaskan, sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah SAW semacam Facebook bisa menjadi haram dengan melihat dari maslahat dan mudharatnya.
...Sheikh Abdel Hamid al-Atras mungkin melihat di Mesir banyak mudharat ketimbang maslahat yang didapatkan dari Facebook sehingga diharamkan. Saya pribadi belum melihat lebih banyak mudharat ketimbang maslahatnya di Facebook yang digunakan di Indonesia,” kata KH. Cholil...
“Sheikh Abdel Hamid al-Atras mungkin melihat di Mesir banyak mudharat ketimbang maslahat yang didapatkan dari Facebook sehingga diharamkan. Saya pribadi belum melihat lebih banyak mudharat ketimbang maslahatnya di Facebook yang digunakan di Indonesia,” katanya.
KH Cholil Ridwan menilai masih banyak maslahat yang diperoleh dari adanya Facebook seperti mencari teman dan komunikasi bahkan dukungan terhadap Bibit-Chandra maupun Prita Mulyasari.
Fatwa haram Facebook di Mesir itu mengikuti publikasi awal pekan lalu tentang studi yang mendapati satu dari lima perceraian di Mesir terjadi diakibatkan hubungan komunikasi di Facebook atau situs jejaring sosial lainnya. “Seperti halnya televisi satelit, situs jejaring sosial adalah pedang bermata pisau ganda,” tandas al-Atrash.
“Sementara Facebook mengizinkan penyebaran Islam, tetapi juga memberikan kemampuan kepada orang untuk menjalani hubungan cinta yang terlarang. Inilah alasan siapapun yang menggunakan situs semacam itu dipertimbangkan sebagai pendosa,” tambah al-Atrash.
KH Cholil Ridwan mengatakan terkait fatwa haram Facebook di Mesir akan segera ditindaklanjuti oleh MUI Indonesia untuk dipelajari dan dibahas.
“Artinya tergantung siapa yang memanfaatkan Facebook sebagai alat bantu, apakah untuk kejahatan atau kebaikan. Facebooknya sendiri tidak bersalah. Tetapi saya akan coba menyampaikan kabar di Mesir ini kepada majelis fatwa MUI untuk bisa dibahas lebih lanjut,” tandas Cholil.


3.       Fatwa MUI dan Profesionalitas
Jika diamati fatwa-fatwa MUI memberi kesan pada masarakat bahwa MUI tidak professional dan tidak banyak mengetahui persoalan-persoalan perkembangan keislaman di masyarakat. Selain itu juga terkesan MUI tidak mendalam pengusaannya tentang ilmu-ilmu keislaman.
Buktinya banyak ulama dan tokoh masyarakat yang mampu membantah fatwa MUI dengan argument-argumen yang mematahkan. Ditambah lagi fatwa-fatw MUI tidk dapat mengcover ormas-ormas (NU, Muhammadiya, ddl), Misalnya yang terjadi pada fatwa haram rokok bagi anak-anak dan wanita hamil. Juga tentang fatwa haramnya golput.
Jika fatwa-fatwa MUI memberi kesan bahwa ulama dan kiyai yang ada di MUI tidak professional atau belum memenuhi syarat sebagai ulama dan mujtahid, ini akan membahayakan kehidupan masyarakat Islam di Indonesia.
Beberapa pertanyaan dan keraguan tentang MUI:
1.       Sudahkah ulama yg bertugas di MUI memenuhi syarat sebagai mufti atau mujtahid? Jika belum, tentu fatwanya tidak sah, alias tidak sah diikuti.
2.       Sudahkah ulama di MUI itu diuji secara professional oleh ulama atau mujtahid yang telah memenuhi syarat sebagai mujtahid? Jika belum, mengapa mereka berani mengeluarkan fatwa yang memberi kesan “urun-rembuk”. Yakni tidak menunjukkan sebagai seorang mufti yang benar berani bertanggung jawab atas fatwanya kelak di hadapan Allah swt.
3.       Mengapa di MUI belum ada forum Mujtahid yang layak untuk menguji para calon mujtahid yang akan bertugas di MUI? Jika belum ada, mengapa mereka tidak diuji di negeri muslim yg telah memiliki mujtahid seperi Mesir dan Iran?
4.       Dalam sepengetahuan seorang Prof. DR dalam bidang ilmu tafsir, apalagi lulusan SI dan S2, belum pasti memenuhi syarat sebagai mujtahid, kecuali telah lulus diuji oleh seorang mujtahid atau beberapa mujtahid dalam bidang hukum Islam.
5.       Lebih fatal lagi jika ulama atau kiyai di MUI mengeluarkan fatwa berdasarkan pesan sponsor, atau mengikuti kebijakan pemerintah yang tidak paham ajaran Islam. Dan lebih bahaya lagi jika fatwa MUI mengikuti kepentingan politisi. Seperti mengharamkan Golput. Apa dasarnya dalam Al-Qur’an dan hadis? Yang jelas dan qath’i dalilnya adalah kita haram mematuhi penguasa zalim dan ulama su’ (ulama yang buruk mentalnya).
6.       Supaya lebih professional, bagaimana kalau calon-calon ulama dan kiyai yg akan bertugas di MUI diuji secara formal kemampuan dan pengusaannya tentang ilmu-ilmu keislaman, juga moral dan pribadinya? Supaya tidak membingungkan dan membinasakan umat dan masyarakat. Sungguh akan lebih berbahaya jika seorang ulama di MUI diangkat berdasarkan kedekatannya dengan penguasa. Bukan berdasarkan ketinggian ilmunya dan kemuliaan akhlaknya.

D.      Penutup
Dari papara diatas dapat diambil beberapa simpulan yang berkaitan dengan tinjau dari proporsional dan profesionalnya sebagai upaya penguatan peran fatwa MUI dalam hukum islam Indonesia, diantaranya adalah bahwa proporsional dan professional dalam tubuh MUI perlu ditingkat lagi, karena banyaknya celah-celah kritik terhadap ke proporsionalan dan profesionalan MUI dalam memberikan fatwa lebih-lebih dalam penerapannya. Disamping itu juga kekuatan fatwa MUI kendatipun sudah sepenuhnya sesuai dengan proporsional dan profesionalnya namun ada hal yang lebih penting lagi agar fatwa-fatwanya diaplikasikan oleh masyarakat adalah sesudah menetapkan hukum, mempunyai kekuatan hukum juga adanya policy hukum sebagai pengak hukum.

Daftar Pustaka

Abdul Aziz Dahlan (Eds), Einsiklopedi Hukum Islam I(Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999)
Abdul wahab khallaf khallaf, kaidah-kaidah hukum islam
Ali Bin Muhammad al-Jurjani, Kitab Al-Ta’rifat, (Jeddah :Al-haromain)
Depdikbud. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1990)
Ensiklopedi Islam (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001)
Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic (London: MacDonald & Evans Ltd., 1980)
Khairul umam, ushul Fiqih II, (Bandung : Pustaka Setia, 2001)
Mohammad Hasyim Kamali, Kebebasan Berpendapat Dalam Islam (Bandung: Mizan, 1996)
Muhammad Ahmad Makki, Fatawa Musthafa az-Zarqa’ (Damaskus: Dar al-Qalam, 1435/2994).
Muhammad al-Khudhari Bek, Tarikh at-Tasyri’ al-Islami (Bairut: Dar al-Fikr, 1080).
Muhammad Hasan, Al-Wajiz fi Ushul it-Tasyri il-Islami ( Muassat ur-Risalah Nasyiruun, Beirut-Lebanon)
Muhammad Sya’roni Ahmadi, Al faroidu As Saniyyah, (kudus, 2006).
Prof. Dr. H. Amir Syarifudin. Ushul Fiqh. (Jakarta: Kencana, 2008).
Sudarsono. Kamus Hukum (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990).
Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Jilid I (Damaskud: Dar al-Fikr al-Mu’ashir, 1984).
Yusuf Qardhawi, Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan (Jakarta: Gema Insani Press, 1997).
http://antimui.wordpress.com
http://bangrusli.blogspot.com
http://hukumzone.blogspot.com/2012/05/al-fatawa-al-islamiyyah-min-dar-al-ifta.html
http://medicine.uii.ac.id/index.php/Artikel/kritik-terhadap-fakta-haram-merokok-mui.html
http://otomotif.kompas.com/read/2009/01/20/19445533/fatwa.haram.untuk.rokok.tak.proporsional
http://www.antarajatim.com/lihat/berita/65896/hasyim-muzadi-mui-sudah-batalkan-fatwa-premium
http://www.gaulislam.com/adnan-buyung-minta-depkum-ham-bubarkan-mui
http://www.mui.or.id lihat juga dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia
http://www.voa-islam.com













[1] Abdul Aziz Dahlan (Eds), Einsiklopedi Hukum Islam I(Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), 326
[2] Ali Bin Muhammad al-Jurjani, Kitab Al-Ta’rifat, (Jeddah :Al-haromain) Hlm. 32
[3] Sudarsono. Kamus Hukum (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990), 127
[4] Depdikbud. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 314
[5] Abdul Aziz Dahlan (Eds)., Op.Cit. hlm 326
[6] Yusuf Qardhawi, Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 5.
[7] Khairul umam, ushul Fiqih II, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), Hlm. 173
[8] Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic (London: MacDonald & Evans Ltd., 1980), hal. 696.
[9] http://bangrusli.blogspot.com
[10] Ensiklopedi Islam (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), 6-7
[11] Mohammad Hasyim Kamali, Kebebasan Berpendapat Dalam Islam (Bandung: Mizan, 1996), 89
[12] Muhammad al-Khudhari Bek, Tarikh at-Tasyri’ al-Islami (Bairut: Dar al-Fikr, 1080), hal. 69.
[13] Muhammad Ahmad Makki, Fatawa Musthafa az-Zarqa’ (Damaskus: Dar al-Qalam, 1435/2994), hal. 37.
[14] Muhammad Ahmad Makki, Fatawa Musthafa az-Zarqa’ (Damaskus: Dar al-Qalam, 1435/2994), hal. 38.
[15] Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Jilid I (Damaskud: Dar al-Fikr al-Mu’ashir, 1984), hal. 35.
[16] Prof. Dr. H. Amir Syarifudin. Ushul Fiqh. (Jakarta: Kencana, 2008). Hal. 457-458
[17] Muhammad Sya’roni Ahmadi, Al faroidu As Saniyyah, (kudus, 2006), hlm. 40
[18] Khairul umam, Ibid, Hlm. 178-179
[19] http://hukumzone.blogspot.com/2012/05/al-fatawa-al-islamiyyah-min-dar-al-ifta.html
[20] Abdul wahab khallaf khallaf, kaidah-kaidah hukum islam, hlmn 87
[21] Di masa kini, ijtihad kolektif sudah dilembagakan atau dibentuk sebuah forum oleh institusi-institusi Islam terkenal. Paling tidak ada tiga institusi-institusi Islam yang besar dan terkenal yang menerapkan ijtihad kolektif di masa kini Forum-forum tersebut adalah :
1. Majma' ul-Buhuts il-Islamiah yang didirikan pada tahun 1381 H./1961 M, bertempat di Al-Azhar Mesir.
2. Al-Majma' al-Fiqhi milik Liga Dunia Islam (Rabithath il-Aalam il-Islami) yang berkedudukan di Makkah, didirikan pada tahun 1398 H.
3. Majma' ul-Fiqh il-Islami milik OKI (Organisasi Konferensi Islam) atau Munadzamat ul-Mu'tamar il-Islami yang bersekretariat di Jeddah, yang berdiri setelah Mu'tamar ul-Qimmah al-Islamiah pada tahun 1401 H./1981 M. Lih: Ismail, Sya'ban Muhammad, DR., al-Ijtihad ul-Jamai Wa Daur ul-Majami' il-Fiqhiati Fi Tathbiqihi H. 137-218, Daar ul-Basyair il-Islamiah, Beirut-Lebanon.
[22] Lih: Hiito, Muhammad Hasan, DR., Al-Wajiz fi Ushul it-Tasyri il-Islami H. 496-500, Muassat ur-Risalah Nasyiruun, Beirut-Lebanon, dan lih: Az-Zuhayli, Op.Cit H.1071-1079.
[23] http://www.mui.or.id lihat juga dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia
[24] http://www.gaulislam.com/adnan-buyung-minta-depkum-ham-bubarkan-mui
[25] http://antimui.wordpress.com
[27] http://www.antarajatim.com/lihat/berita/65896/hasyim-muzadi-mui-sudah-batalkan-fatwa-premium
[28] Lihat: Kritik terhadap fatwa haram merokok mui oleh : dr. Titik kuntari, mph dalam http://medicine.uii.ac.id/index.php/Artikel/kritik-terhadap-fakta-haram-merokok-mui.html
[29] http://otomotif.kompas.com/read/2009/01/20/19445533/fatwa.haram.untuk.rokok.tak.proporsional
[30] http://www.voa-islam.com