"Nasir Khusraw"

Sang Elang berujar: "Ruzi zi sar i- sang 'uqubi bi hava khas
Bahr-i talab-i tu'mih, par o bal biyarast"
 

Jumat, 11 Juli 2014

KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM KESAKSIAN

KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM KESAKSIAN
(M. Dainuri, S.Th.I)

A.     PENDAHULUAN
Di  antara  isu  yang  sering  menjadi  bahan  perdebatan  berkaitan  dengan kedudukan perempuan didalam diskursus Hukum Islam,[1] apakah setara dengan kaum laki-laki atau tidak, adalah kesaksian perempuan.  Pemahaman yang tersebar luas selama ini di kalangan  masyarakat  muslim  adalah  bahwa  nilai  kesaksian  perempuan  separoh kesaksian laki-laki sebagaimana termuat dalam berbagai kitab fikih maupun tafsir. Pemahaman  yang  seperti  itu  tampaknya  saat  ini  banyak  menuai  kritik,  karena seolah-olah menempatkan  posisi  kaum  perempuan  lebih  rendah  dari  pada  kaum laki-laki.  Akibatnya,  banyak  tudingan  terhadap  Islam  sebagai  agama  yang diskriminatif terhadap kaum perempuan.
Dalam  menanggapi  masalah  ini, perlu kita pahami dengan baik dan dengan metode berpikir yang jelas dan benar. Dalam diskursus pembaharu atau kelompok Islam Progresif, hal ini  dibutuhkan  suatu  pembacaan ulang terhadap konsepsi bahwa nilai kesaksian perempuan separoh kesaksian laki-laki. Pembacaan ulang di sini dilakukan untuk mengetahui apakah konsepsi yang demikian itu merupakan ketentuan yang bersifat kondisional dan sementara atau berlaku   di   setiap   jaman   dan   tempat.   Dengan   demikian,   dapat   diketahui kemungkinan  pembaharuan  terhadap  pemahaman  tentang  kesaksian  perempuan dalam hukum Islam. Tentunya kita mengajukan pertanyaan; Pembacaan ulang  seperti apa, dengan metode bagaimana, melalui pendekatan dan tinjauan bagaimana. Beberapa hal inilah yang akan di bahas dalam tulisan berikut ini.

B.     PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ISLAM
Sebelum membahas lebih jauh tentang kedudukan perempuan dalam kesaksian, maka disini perlu kita pahami lebih dulu tentang pembuktian perkara dalam hukum Islam. Dari sinilah nanti kita dapat memposisikan kedudukan perempuan dalam kesaksian, karena saksi merupakan salah item bukti dalam menetukan putusan dalam hukum Islam.
Hukum Islam merupakan salah satu bentuk sistem hukum yang mulai berkembang sejak kelahiran agama islam pada abad ke 6 Masehi.[2]  Hukum islam merupakan bagian dari ajaran agama islam. Hal ini dikarenakan agama islam dalam ajarannya melingkupi pengaturan mengenai hubungan antara manusia dengan tuhannya dan hubungan antara manusia dengan sesama makhluk tuhan. Aturan tersebut yang nantinya akan menjadi hukum dalam islam yang memiliki sumber utama yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Hukum islam itu sendiri dapat dikategorisasikan kedalam beberapa cabang hukum seperti hukum tata negara, hukum perdata, hukum internasional, dan hukum pidana, yang nantinya akan dibahas lebih lanjut terkait sistem pembuktian dalam hukum pidana islam.[3]
Sebelum membahas tentang sistem pembuktian dalam hukum islam, maka terlebih dahulu akan dibahas mengenai bentuk-bentuk tindak pidana dalam hukum islam karena hal tersebut berkaitan dengan sistem pembuktian dalam hukum islam. Didalam hukum islam tindak pidana atau dikenal dengan istilah jarimah dibagi menjadi tiga bentuk, yang pembagiannya  didasarkan dari segi berat atau ringannya hukuman.[4] Jarimah tersebut antara lain:
a)       Jarimah Hudud
Merupakan jarimah yang diganjar dengan hukuman hadd yaitu hukumannya sudah ditentukan oleh Allah SWT terkait bentuk dan banyaknya dan  merupakan hak Allah SWT yang artinya hukuman tersebut tidak dapat dihapus oleh siapapun.[5] Menurut Abdul Qader Oudah hukuman hudud ini dilakukan tanpa adanya pertimbangan dari keluarga atau kelompok korban dan berdasarkan kepribadian pelaku. Selain itu hakim juga tidak berhak memaafkan atau mengurangi hukuman hudud ini. Bentuk jarimah yang masuk kedalam jarimah hudud ini antara lain berzina, menuduh berzina, mencuri, merampok, memberontak, murtad, minum minuman keras / khamr, melakukan kerusakan di muka bumi. Alasan mengapa hukuman jarimah merupakan hukuman yang harus dilaksanakan karena hal-hal yang dikategorikan kedalam jarimah hudud merupakan hal-hal yang mengganggu lima tujuan dari agama islam (al-maqasid al-khamsah). Isi dari al-maqasid al-khamsah ini antara lain agama, keturunan, akal, jiwa, dan harta.[6]
b)      Jarimah Qisas Diyat
Merupakan jarimah yang pelakunya karena perbuatannya diancam hukuman qisas atau diyat yang mana telah ditentukan batasnya.[7] Diantara tiga jenis hukuman yang lainnya jarimah qisas memiliki posisi di tengah diantara jarimah hudud dan ta’zir. Diyat biasanya berupa denda atau sejumlah barang atau uang yang harus dibayarkan oleh pelaku kepada keluarga korban atas apa yang sudah dilakukannya. Yang termasuk jarimah qisas diyat antara lain adalah pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena sengaja, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan tidak sengaja.[8]
c)       Jarimah Ta’zir
Jarimah ta'zir merupakan bentuk  hukuman dalam islam yang berasal dari pemikiran akal yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah karena tidak diatur secara langsung atau belum diatur oleh kedua sumber tersebut. Karenanya ta'zir merupakan bentuk hukuman islam yang dapat dikembangkan disesuaikan dengan kondisi dan keadaan. Menurut Al-Mawardi definisi dari ta’zir adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang ditentukan hukumannya oleh syara’”.[9] Sebagaimana artinya yaitu memberi pengajaran, maka prinsip dasar dari jarimah ta'zir adalah restoratif dan pembinaan, rehabilitasi.[10] Hukuman ta’zir ini ditentukan oleh penguasa setempat yang berwenang dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat dan syariah.
Dalam Hukum Pidana Islam sistem pembuktian yang digunakan tidak menganut mutlak empat teori sistem pembuktian pada umumnya yaitu sistem teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif, berdasarkan keyakinan hakim saja, berdasarkan keyakinan hakim yang didukung oleh alasan yang logis, dan berdasarkan undang-undang negatif.[11] Hal ini disebabkan selain karena hukum islam bukanlah hukum yang berdasarkan pada sistem common law  atau civil law, juga dikarenakan sistem pembuktian tersebut didasarkan pada Al-Quran, As-Sunnah, dan Ar-Rayu atau penalaran yang biasanya berupa pendapat-pendapat para fuqaha atau para alim ulama.[12] Selain itu untuk tiap kasus sistem pembuktiannya berbeda didasarkan pada bentuk tindak pidananya. Contohnya dalam kasus tindak pidana hudud  dan  qisas dapat dibatalkan hukumannya apabila dalam menjatuhkan keputusannya hakim memiliki keraguan. Namun hal ini menurut pendapat para sarjana muslim tidak berlaku bagi tindak pidana ta’zir. Contoh lainnya adalah dalam pembuktian kasus zina yang pembuktiannya dapat menggunakan persaksian, pengakuan, dan qarinah (petunjuk). Sedangkan untuk kasus pembunuhan selain ketiga alat bukti dapat pula digunakan sumpah (qasamah). Berdasarkan contoh tersebut maka dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan cara pembuktian. Pada umumnya pada kasus-kasus tindak pidana atau jarimah hudud digunakan alat bukti pengakuan, persaksian, dan qarinah. Karenanya dalam pembuktian hukum pidana islam lebih ditekankan pada alat bukti yang digunakan untuk membuktikan tindak pidana tersebut. Berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad beberapa ulama dan fuqaha maka terdapat beberapa jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian hukum islam antara lain adalah pengakuan, persaksian, sumpah (al-qasamah), dan petunjuk (qarinah).[13] Terkait alat bukti ini juga terdapat perbedaan pendapat terkait jenis-jenis alat bukti yang dapat digunakan untuk tindak pidana atas jiwa (pembunuhan), bukan jiwa (pelukaan), dan atas janin atau yang termasuk kedalam jarimah qisas diyat. Pandangan pertama, menurut para jumhur ulama, untuk pembuktian qisas dan diyat dapat digunakan 3 cara alat pembuktian yaitu pengakuan, persaksian, dan al-qasamah. Sedangkan pendapat kedua, menurut sebagian fuqaha seperti Ibnu Al-Qayyim dari mahzab Hambali, untuk pembuktian jarimah qisas dan diyat digunakan empat alat pembuktian yaitu pengakuan, persaksian, al-qasamah (sumpah), dan qarinah (petunjuk).[14]
Berikut adalah pembahasan terkait jenis-jenis alat bukti yang biasa digunakan dalam hukum pidana islam:
1.       Pengakuan (Iqrar):
Definisi dari pengakuan menurut arti bahasa adalah penetapan. Sedangkan berdasarkan definisi dari syara’ “pengakuan atau iqrar adalah suatu pernyataan  yang menceritakan tentang suatu kebenaran atau mengakui kebenaran tersebut”.[15] Dasar hukum dari pengakuan ini disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran dan Hadist. Ayat Al-Quran yang menyebutkan hal tersebut antara lain:
a.       Q.S. An-Nissa ayat 153
"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah SWT biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu…"
b.       Q.S. Ali-Imran ayat 81
“Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil perjanjian dari para Nabi: “Sungguh, apa saja yang Aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah,…”. Allah berfirman: “apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianKu terhadap yang demikian itu?” mereka menjawab: “Kami mengakui.” Allah berfirman: “Kalau begitu saksikanlah (hai para Nabi) dan Aku menjadi saksi (pula) bersama kamu.”
Sedangkan hadist yang menjadi dasarnya adalah:
a.       Hadist Al-Asif
“…Dan pergilah kamu hai Unais untuk memeriksa istrinya laki-laki ini, apabila ia mengaku (berzina) maka rajamlah dia.” (Muttafaq alaih)
b.       HR. Ahmad dan Abu Dawud
“Dari Sahl ibn Sa’ad bahwa seseorang laki-laki telah datang kepada Nabi SAW, kemudian ia mengatakan bahwa ia telah berzina dengan seseorang perempuan yang ia sebutkan namanya. Nabi SAW kemudian mengutus seorang sahabat untuk mengambil perempuan tersebut, Nabi kemudian bertanya kepada perempuan tersebut mengenai apa yang dikatakan oleh laki-laki tadi, tetapi perempuan tersebut mengingkarinya. Akhirnya, nabi menghukum laki-laki tersebut dan membebaskan perempuan yang tidak mengaku.” (HR Ahmad dan Abu Dawud).
c.       Hadist mengenai Ma’iz (Hadist Riwayat Bukhari)
“Barangkali engkau hanya menciumnya, atau meremas-remasnya, atau memandangnya? Ma’iz menjawab: tidak, ya Rasulullah.” (HR Bukhari)
Alat bukti pengakuan dalam hal pembuktian hanya berlaku bagi orang yang menyatakan pengakuan itu. Apabila dalam pengakuannya disebutkan nama orang lain yang juga melakukan tindak pidana maka hal tersebut tidak termasuk kedalam pengakuan, melainkan persaksian.[16] Walaupun demikian, pengakuan sebagaimana yang telah disepakati oleh para ulama dan fuqaha, merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan yang paling kuat dibandingkan alat bukti yang lainnya. Hal ini didasarkan pada prinsip dasar bahwa manusia tidak akan melakukan kebohongan yang akan merugikan dirinya terkait pengakuan ini. 
Penggunaan pengakuan sebagai alat bukti memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pengakuan tersebut. Syarat-syarat tersebut antara lain adalah berupa pengakuan yang jelas, terperinci, pasti, serta tidak dapat menimbulkan tafsiran lain terkait tindak pidana yang dilakukannya. Selain itu juga dalam pengakuan tersebut perlu disebutkan hal-hal yang berkaitan seperti waktu, tempat, cara melakukannya, dan lain sebagainya sehingga pengakuan tersebut memiliki suatu kejelasan dan kepastian tanpa adanya dugaan atau tafsiran tindak pidana di luar yang dilakukan olehnya. Dasar hukum dari syarat tersebut adalah hadist mengenai kisah Ma’iz yang isinya adalah “Barangkali engkau hanya menciumnya, atau meremas-remasnya, atau memandangnya? Ma’iz menjawab: tidak, ya Rasulullah.” (HR Bukhari)
Pengakuan juga harus disampaikan tanpa adanya paksaan dan disampaikan oleh orang yang memiliki akal yang sehat.[17]
2.       Kesaksian (syahadat):
Menurut Wahbah Zuhaili definisi dari persaksian adalah “persaksian adalah suatu pemberitahuan (pernyataan) yang benar untuk membuktikan suatu kebenaran dengan lafazd syahadat di depan pengadilan”.[18] Persaksian merupakan salah satu alat bukti yang penting dalam pembuktian hukum pidana islam. Hal ini dikarenakan persaksian dapat menjadikan pembuktian lebih objektif karena adanya saksi yang menguatkan. Saksi juga menjadi kunci dalam pembuktian dalam suatu tindak pidana apabila pelaku tidak mengaku. Selain itu apabila salah satu saksi memberikan keterangan yang berbeda dengan keterangan pelaku maka hal tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan terkait pembuktian kasus tersebut oleh hakim. Tanpa adanya saksi ini pada umumnya akan sulit dibuktikan bahwa seseorang telah melakukan suatu jarimah. Contohnya dalam kasus jarimah zina sebagaimana yang telah disepakati oleh para ulama berdasarkan ayat Quran yang mengharuskan adanya empat orang saksi yang melihat langsung kejadian untuk membuktikan suatu jarimah zina. Apabila empat orang saksi ini tidak bisa dihadirkan maka gugurlah tuduhan zina terhadap tersangka.
Yang menjadi dasar hukum alat bukti persaksian ini antara lain:
a.       Q.S. Al-Baqarah ayat 282:
“..Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tidak ada dua orang lelaki maka (boleh) seseorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seseorang lupa, yang seseorang lagi mengingatkannya”.
b.       Q.S. Ath-Thalaaq ayat 2:
“..Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah..”.
c.       Hadist Riwayat Nasa’i:
Dari ‘Amr ibn Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya, bahwa anaknya Muhaishah yang paling kecil diketemukan terbunuh di pintu Khaibar maka Rasulullah SAW bersabda: “ajukanlah dua orang saksi atas orang yang membunuhnya, nanti saya akan berikan kepadamu tambang untuk mengqisaskannya..”
Agar persaksian tersebut dapat diterima maka terdapat beberapa syarat-syarat yang bersifat umum yang harus dipenuhi oleh saksi antara lain adalah dewasa, berakal, kuat ingatannya, dapat berbicara, dapat melihat, adil, dan islam. Terkait syarat saksi harus beragama islam ada perbedaan pendapat. Beberapa sarjana mengemukakan bahwa penggunaan non muslim diperbolehkan jika tidak ada saksi lain.[19] aksi Pembuktian melalui persaksian ini, berdasarkan tindak pidana pembunuhan dan pelukaan, dapat dibedakan menjadi persaksian untuk tindak pidana yang hukumannya badaniah dan persaksian untuk tindak pidana yang hukumannya maliah.[20]
Jarimah yang hukumannya badaniah:
Jarimah yang hukumannya badaniah bisa berupa qisas atau ta’zir. Terdapat beberapa perbedaan pendapat terkait persaksian jarimah yang hukumannya badaniah. Namun pada umumnya para ulama dan fuqaha sepakat bahwa pembuktiannya harus dengan dua orang saksi laki-laki, dan tidak boleh dengan seorang laki-laki dan dua orang perempuan,  atau seorang saksi Laki-laki  ditambah sumpahnya korban.[21]
Jarimah yang hukumannya maliah:
Pada umumnya dalam hal persaksian terhadap jarimah yang hukumannya maliah, seperti diyat atau denda ganti rugi, para ulama dan fuqaha sepakat bahwa pembuktian dapat dilakukan oleh dua orang saksi laki-laki, atau satu orang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan. Pendapat lain menyatakan bahwa dapat juga pembuktian dilakukan melalui seorang saksi laki-laki dan sumpah penuntut atau keengganan bersumpahnya terdakwa, atau dua orang saksi perempuan ditambah sumpah penuntut.
3.       Sumpah (Qasamah)
Berdasarkan arti bahasa qasamah adalah sumpah. Sedangkan menurut Hanafiyah mendefinisikan qasamah “Dalam istilah syara’, qasamah digunakan untuk arti sumpah dengan nama Allah SWT karena adanya sebab tertentu, dengan bilangan tertentu, untuk orang tertentu yaitu si terdakwa dan menurut cara tertentu”.[22] Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa qasamah adalah sumpah yang dilakukan berulang-ulang yang dilakukan oleh keluarga korban untuk membuktikan pembunuhan terhadap keluarganya yang dilakukan oleh tersangka, atau dilakukan oleh tersangka untuk membuktikan bahwa ia bukan pelaku pembunuhan.[23]
Para ulama sepakat bahwa penggunaan qasamah ini hanya untuk tindak pidana pembunuhan saja. Dasar hukum dari sumpah ini adalah hadist Nabi Muhammad SAW yaitu: Hadist Riwayat Ahmad, Muslim, Nasa’i: “Dari Abi Salamah ibn Abd Ar-Rahman dan Sulaiman ibn Yasar dari seorang laki-laki sahabat Nabi SAW sekelompok kaum Anshar, bahwa sesungguhnya Nabi SAW menetapkan qasamah (sebagai alat bukti) sebagaimana yang berlaku di zaman jahiliyah”.
Penggunaan qasamah seperti yang telah disebutkan diatas bahwa para ulama telah sepakat hanya untuk kasus pembunuhan saja. Namun yang menjadi perdebatan adalah kapan saat digunakannya qasamah ini. Pendapat pertama mengatakan bahwa qasamah dilakukan ketika pelaku pembunuhan tidak diketahui. Sedangkan pendapat kedua adalah ketika pelaku pembunuhan diketahui karena adanya petunjuk yang mengarah kepadanya.
4.       Petunjuk (Qarinah):
Qarinah atau petunjuk menurut definisi dari Wahbah Zuhaili adalah “Qarinah adalah setiap tanda (petunjuk) yang jelas yang menyertai sesuatu yang samar, sehingga tanda tersebut menunjukkan kepadanya”[24]
Contoh salah satu bentuk dari qarinah adalah hamilnya seorang perempuan yang belum menikah dalam tindak pidana zina, bau alkohol pada mulut seseorang dalam jarimah meminum minuman keras. Terwujudnya qarinah ini harus memenuhi beberapa hal yaitu terdapat suatu keadaan yang jelas dan diketahui layak untuk dijadikan dasar dan pegangan. Selanjutnya adalah terdapat hubungan yang menunjukkan adanya keterkaitan antara keadaan yang jelas dan yang samar.
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pembuktian dalam hukum pidana islam tidak sama antara satu tindak pidana dengan tindak pidana yang lainnya. Hal ini disebabkan untuk tiap kasus sistem pembuktiannya berbeda didasarkan pada bentuk tindak pidananya.[25] Yang menjadi kesamaan antara satu tindak pidana dengan tindak pidana yang lainnya dalam pembuktian adalah jenis alat bukti yang digunakannya. Selain itu perbedaan dalam pembuktian pidana islam juga dibedakan berdasarkan jenis tindak pidananya yaitu jarimah hudud, jarimah qisas diyat, dan jarimah ta’zir. Khususnya jarimah hudud terdapat perbedaan dalam syarat dan ketentuan alat bukti yang digunakan seperti pembuktian jarimah zina. Dalam jarimah zina saksi yang harus dimunculkan minimal empat orang laki-laki, berbeda dengan syarat minimal saksi pada jarimah lainnya yang hanya mensyaratkan minimal dua orang laki-laki.
Berikut adalah contoh pembuktian dalam beberapa jenis tindak pidana dalam islam:
1.       Tindak pidana pencurian:
Dalam tindak pidana pencurian pembuktiannya dapat dilakukan melalui tiga alat bukti yaitu persaksian, pengakuan, dan sumpah.[26]


a.       Dengan Persaksian
Pada umumnya syarat untuk persaksian dalam pembuktian tindak pidana pencurian tidak jauh berbeda dengan syarat persaksian pada umumnya. Saksi yang diperlukan untuk membuktikan tindak pidana pencurian minimal dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Apabila syarat tersebut tidak tidak terpenuhi maka pencuri tidak dapat dikenai hukuman.
b.      Dengan Pengakuan
Pengakuan dalam tindak pidana pencurian cukup dinyatakan satu kali dan tidak perlu diulang-ulang.
c.       Dengan sumpah
Sumpah dapat dilakukan oleh sang tersangka bahwa ia melakukan pencurian. Namun apabila sang tersangka enggan bersumpah maka sumpah  tersebut dapat dikembalikan kepada orang yang kehilangan barang (penuntut).

2.       Tindak Pidana Zina
Pembuktian untuk tindak pidana perzinahan dilakukan dengan tiga jenis alat bukti yaitu pengakuan, persaksian, dan petunjuk.[27]
1.       Dengan Persaksian
Pada prinsipnya alat bukti saksi dalam pembuktian tindak pidana perzinahan memiliki syarat yang sama dengan alat bukti saksi pada umumnya. Namun ada beberapa perbedaan seperti jumlah saksi yang harus dihadirkan. Dalam tindak pidana zina jumlah saksi minimal adalah empat orang. Empat orang saksi ini harus melihat langsung kejadian. Mereka harus melihat kejadian dengan mata kepala mereka sendiri. Tidak bisa hanya mendengar kejadian tersebut dari orang lain, karena nantinya akan menimbulkan keraguan (syubhat) yang dapat menyebabkan hukuman hudud gugur. Dasar hukum dari syarat saksi ini adalah surat An-Nisa ayat 15 yang isinya adalah “dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya)…”
2.       Dengan pengakuan
Alat bukti memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi , antara lain adalah pengakuan harus dinyatakan empat kali dan terperinci sehingga menghilangkan syubhat (keragu-raguan). Namun pada prinsipnya sama dengan alat bukti pengakuan pada umumnya.
3.       Dengan Qarinah (petunjuk)
Pembuktian menggunakan petunjuk dalam tindak pidana zina dapat berupa hamilnya seorang wanita yang tidak bersuami.
Terkait dengan beban pembuktian kepada siapa harus di bebankan, maka dalam sistem pembuktian hukum islam beban pembuktian di bebankan kepada penggugat. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa segala sesuatu diambil dari lahirnya. Karenanya dalam hal ini penggugat harus membuktikan apa yang telah ia gugat. Hal ini dapat dari syarat saksi dalam kasus perzinahan yang mengharuskan bahwa penggugatlah yang harus menghadirkan saksi. [28] Seperti yang tercantum dalam Al-Quran surat An-Nissa ayat 15. Apabila gugatan tersebut tidak dapat dibuktikan maka meskipun apa yang gugatan sebenarnya memang terjadi atau merupakan fakta maka tergugat tidak dapat dihukum. Demikian pembuktian dalam hukum pidana islam. Dalam hukum pidana islam sistem pembuktiannya memang berbeda dengan hukum pidana di Indonesia. Dalam hukum pidana islam setiap tindak pidana bisa jadi memiliki syarat yang berbeda terkait alat bukti yang digunakan dalam pembuktiannya.

C.     KESAKSIAN PEREMPUAN DALAM HUKUM ISLAM
Kesaksian  (asy-syahadah)  secara  etimologi  berarti  informasi  yang  pasti (khabarun qati’un),  sedangkan  secara  syar’i  bermakna  informasi  yang  diberikan oleh  orang  yang  jujur  untuk  membuktikan  kebenaran  dengan  lafal  kesaksian  di dalam majelis persidangan.[29]
Syarat-syarat saksi secara umum menurut ulama fikih mencakup:
1.       Berakal sehat dan baligh (dewasa)
Seorang saksi disyaratkan memenuhi kualifikasi berakal sehat dan baligh berdasarkan  kesepakatan  fuqaha,  sehingga  kesaksian  orang  yang  tidak  berakal sehat tidak dapat diterima secara ijma’, seperti orang gila, orang mabuk, dan anak kecil  yang  belum  dewasa  karena  tidak  dapat  diperoleh  kepercayaan  melalui perkataan mereka. 
2.       Merdeka
Ulama Hanafi, Maliki, dan Syafi’i sepakat bahwa saksi harus orang yang merdeka  sehingga  kesaksian  budak  tidak  diterima.  Namun  demikian,  pengertian merdeka  dalam  hal  ini  pada  hakikatnya  adalah  tidak  ada  ancaman  atau  pun tekanan terhadap saksi.
3.       Islam
Fuqaha  sepakat  bahwa  saksi  harus  beragama  Islam,  sehingga  tidak diterima kesaksian seorang kafir terhadap orang Islam. Akan tetapi, ulama Hanafi dan  Hanbali  membolehkan  kesaksian  seorang  kafir  dalam  masalah  wasiat  yang dibuat dalam perjalanan.  Dalam praktek hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama, keabsahan  saksi  non-muslim  dipertimbangkan  berdasarkan  kedudukan  saksi tersebut,  apakah  sebagai  syarat  hukum  atau  sebagai  alat  pembuktian.  Dalam  hal saksi  sebagai  alat  pembuktian,  yang  diperlukan  dalam  proses  pemeriksaan  di pengadilan     untuk     memperjelas     suatu     peristiwa     dan     kejadian     yang dipersengketakan  oleh  para  pihak  yang  berperkara,  dan  bukan  masalah  yang berhubungan dengan agama seperti dua orang saksi beragama Islam adalah syarat hukum untuk  syahnya perkawinan, maka kesaksian non-muslim dapat diterima.[30]
4.       Tidak buta
5.       Tidak bisu
6.       Adil
7.       Netral (tidak ada kepentingan)
Adapun  kesaksian  berdasarkan  jenis  kelamin  menurut  ulama  fikih  dikategorikan ke dalam syarat-syarat khusus.[31]  Pada  dasarnya  ulama  fikih  mengakui  kedudukan  perempuan  untuk  dapat menjadi   saksi.   Namun   demikian,   ulama   fikih   berbeda   pendapat   tentang penerimaan kesaksian perempuan baik berdasarkan jumlah saksi maupun masalah yang dimintakan kesaksian.[32]
Berdasarkan legitimasi ayat alquran, kesaksian perempuan dilihat dalam jumlah, maka nilai kesaksian dua orang perempuan dianggap sama dengan nilai kesaksian yang diberikan oleh seorang laki-laki, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 282: 
                   ﭚﭛ        ﭟﭠ                   ﭨﭩ                          ﭵﭶ                         ﭿ                    ﮇﮈ         ﮌﮍ                                  ﮝﮞ            ﮤﮥ                      ﮮﮯ                      ﯙﯚ                                ﯦﯧ      ﯪﯫ                   ﯰﯱ          ﯶﯷ     ﯹﯺ    ﯼﯽ    ﯿ        
Adapun  dalam  masalah  apa  kesaksian  dua  orang  perempuan  tersebut  dapat diterima   bersama   dengan   kesaksian   seorang   laki-laki   ulama   fikih   berbeda pendapat. Menurut  ulama  Hanafi,  kesaksian  dua  orang  perempuan  dan  satu  orang laki-laki dapat diterima dalam masalah yang berkaitan dengan hak-hak sipil, baik berupa harta maupun hak, atau yang tidak terkait dengan harta seperti nikah, talak, ‘iddah,  hiwalah,  wakaf,  wasiat,  hibah,  ikrar,  ibra’,  kelahiran,  nasab.  Adapun penerimaan  kesaksian  perempuan  tersebut  didasarkan  pada  kualifikasi  yang dimiliki oleh perempuan tersebut untuk menjadi saksi, yaitu perempuan tersebut memiliki  kesaksian  atas  apa  yang  dilihat  dan/atau  didengar,  kecermatan/ingatan yang  kuat,  dan  kemampuan  untuk  memberikan  kesaksian.  Sementara  nilai kesaksian  dua  orang  perempuan  sama  dengan  nilai  kesaksian  seorang  laki-laki adalah karena perempuan lemah ingatannya karena lebih sering lupa.
Sedangkan   menurut   ulama   Syafi’i,   Maliki,   dan   Hanbali,   kesaksian perempuan bersama laki-laki hanya dapat diterima dalam masalah harta dan yang terkait  dengan  harta  seperti  jual  beli,  sewa,  hibah,  wasiat,  gadai,  dan  kafalah. Adapun sebab tidak diterimanya kesaksian perempuan adalah karena perempuan cenderung  merasa  belas  kasihan,  ingatan  yang  tidak  utuh,  dan  keterbatasan kewenangan dalam berbagai hal. Sementara dalam masalah yang tidak memiliki keterkaitan  dengan  harta  dan  tidak  dimaksudkan  untuk  mendapatkan  harta  dan biasanya  menjadi  urusan  kaum  laki-laki  seperti  nikah,  rujuk,  talak,  wakalah, pembunuhan dengan sengaja, dan hudud kecuali had zina hanya dapat ditetapkan berdasarkan kesaksian dua orang laki-laki. Adapun dalam masalah had zina ulama bersepakat bahwa masalah tersebut hanya  dapat  ditetapkan  minimal  dengan  kesaksian  empat  orang  laki-laki  yang merdeka, adil, dan beragama Islam.
Sementara   dalam   masalah   yang   tidak   diketahui   kecuali   oleh   kaum perempuan, kesaksian kaum perempuan saja dapat diterima tanpa harus bersama kesaksian  kaum  laki-laki.  Namun  mengenai  batas-batas  masalah  yang  dimaksud ulama berbeda pendapat. Menurut ulama Hanafi, kesaksian kaum perempuan saja dapat  diterima  dalam  masalah  kelahiran,  keperawanan,  dan  cacat  yang  dimiliki kaum  perempuan,  tetapi  dalam  masalah  penyusuan,  dan  tangis  bayi  pada  saat kelahiran   dalam   hubungannya   untuk   mendapat   warisan,   kesaksian   kaum perempuan  saja  tidak  diterima. Sedangkan  menurut  ulama  Maliki,  Syafi’i,  dan Hanbali,  kesaksian  perempuan  saja  dapat  diterima  dalam  masalah  yang  tidak diketahui  oleh  kaum  laki-laki  secara  umum  seperti  keperawanan,  kegadisan, kelahiran,  haid,  penyusuan,  tangis  bayi  pada  saat  kelahiran,  dan  cacat  yang dimiliki kaum perempuan dibalik pakaian.  Dalam  hal  kesaksian  kaum  perempuan  saja,  ulama  berbeda  pendapat mengenai   jumlah   saksi   perempuan   tersebut.   Ulama   Hanafi   dan   Hanbali berpendapat   kesaksian   seorang   perempuan   saja   yang   adil   dapat   diterima.
Sementara  ulama  Maliki  mensyaratkan  dua  orang  saksi  perempuan.  Sedangkan ulama Syafi’i berpendapat minimal empat orang saksi perempuan. Demikianlah  gambaran  pemahaman  para  ulama  fikih  berkaitan  dengan persaksian perempuan.
Alasan yang dijadikan dasar bahwa kesaksian perempuan memiliki  nilai  separoh  dari  kesaksian  seorang  laki-laki  adalah  karena  kaum perempuan dianggap sering lupa, cenderung merasa belas kasih, dan keterbatasan peran  perempuan  dalam  berbagai  urusan.
Bagi pemikir progresif dalam menyikapi hal ini, mereka mengajukan pertanyaan bahwa apakah   kelemahan-kelemahan   yang   melekat   pada   kaum   perempuan tersebut  merupakan  kodrat  yang  tidak  bisa  dirubah,  atau  hanya  sifat  yang terbentuk karena pengaruh budaya yang berlaku pada suatu jaman terhadap kaum perempuan?  Jawaban  atas  pertanyaan  ini  akan  berimplikasi  pada  kedudukan maupun nilai kesaksian kaum perempuan. Namun demikian, sebelum memberikan jawaban  atas  pertanyaan  di  atas,  kita  perlu  melihat  kembali  situasi  sejarah  pada masyarakat  Arab  ketika  ayat  tersebut  (Albaqarah:  282)  diturunkan,  khususnya  terkait dengan peran perempuan pada saat itu.
Berkaitan  dengan  perbedaan  antara  laki-laki  dengan  perempuan dalam sorotan bias gender,  ada  dua teori besar yaitu, nature dan nurture.[33] Teori pertama, nature, mengatakan bahwa perbedaan   peran   laki-laki   dan   perempuan   ditentukan   oleh   faktor   biologis. Anatomi  biologi  laki-laki  dengan  sederet  perbedaannya  dengan  perempuan menjadi faktor utama dalam penentuan peran sosial kedua jenis kelamin ini. Teori kedua,   nurture,   mengatakan   bahwa   perbedaan   peran   sosial   laki-laki   dan perempuan  lebih  ditentukan  oleh  faktor  budaya.  Menurut  teori  ini,  pembagian peran  laki-laki  dan  perempuan  dalam  masyarakat  tidak  ditentukan  oleh  faktor biologis, tetapi sesungguhnya dikonstruksikan oleh budaya masyarakat.
Melalui pemahaman dan pendekatan ini,  kelemahan-kelemahan  yang  melekat  pada kaum  perempuan  seperti  pelupa/lemah  ingatannya  maupun  cenderung  merasa belas kasih bukan disebabkan oleh faktor jenis kelamin, tetapi lebih dipengaruhi oleh  faktor  budaya  yang  berlaku  pada  saat  itu.  Seperti  telah  ditulis  sebelumnya, bahwa  pada  saat  itu  kaum  perempuan  mengalami  pembatasan  peran  sosial  yang hanya  berada  dalam  wilayah  domestik,  sehingga  mereka  tidak  terbiasa  dengan masalah-masalah  di  sektor  publik.  Kondisi  yang  demikian  ini  tentu  mengurangi kompetensi mereka apabila diminta untuk memberikan kesaksian yang berkaitan dengan urusan-urusan di wilayah publik, termasuk hutang piutang.
Pada  saat  ini,  seiring  dengan  perubahan  sosial  di  masyarakat  yang memungkinkan  kaum  perempuan  untuk  terjun  dan  berperan  di  berbagai  urusan publik,  termasuk  untuk  mendapatkan  pendidikan  tinggi,  berkerja  di  berbagai sektor  lapangan  pekerjaan,  bahkan  untuk  menjabat  sebagai  kepala  negara,  maka ketentuan yang menyatakan bahwa kaum perempuan adalah pelupa sehingga nilai kesaksiannya  hanya  dihargai  separoh  dari  nilai  kesaksian  kaum  laki-laki  perlu ditinjau  kembali.[34] Ketentuan  tersebut  sebenarnya  lebih  bersifat  temporal  dan bukan bersifat universal.

D.     PENUTUP
Sistem pembuktian dalam hukum islam tidak menganut teori-teori pembuktian pada umumnya seperti sistem teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif, berdasarkan keyakinan hakim saja, berdasarkan keyakinan hakim yang didukung oleh alasan yang logis, dan berdasarkan undang-undang negatif. Hal ini disebabkan untuk tiap kasus sistem pembuktiannya berbeda didasarkan pada bentuk tindak pidananya. Bentuk tindak pidana tersebut dapat dibagi menjadi tiga yaitu jarimah hudud, jarimah qisas diyat, dan jarimah ta’zir. Pembagian tindak pidana ini didasarkan pada berat atau ringannya hukuman yang diberikan. Pada masing-masing jarimah ini juga terdapat perbedaan dalam hal cara pembuktiannya. Khususnya dalam hal jarimah hudud yang mana caranya sudah ditentukan oleh Al-Quran yang berasal dari Allah SWT karena jarimah ini merupakan salah satu bentuk kewenangan yang dimiliki Allah SWT. Namun pembuktian dalam hukum islam dapat dilihat dari jenis alat bukti yang digunakannya. Alat bukti yang digunakan dalam pembuktian antara lain pengakuan, persaksian, sumpah, dan petunjuk. Jika dilihat dari kekuatan pembuktiannya maka pengakuan dan persaksian memiliki kedudukan paling tinggi. Penggunaan alat bukti tersebut juga harus memenuhi syarat. Contohnya pada alat bukti persaksian syarat umum yang harus dipenuhi antara lain saksi harus dewasa, berakal, kuat ingatannya, dapat berbicara, dapat melihat, adil, dan islam. Pada umumnya untuk tindak pidana hudud dapat menggunakan alat bukti petunjuk, persaksian,dan pengakuan. Sedangkan untuk sumpah hanya digunakan untuk tindak pidana tertentu seperti pembunuhan dan pencurian. Terkait dengan beban pembuktian, dalam hukum islam dibebankan kepada penggugat. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa segala sesuatu diambil dari lahirnya. Karenanya dalam hal ini penggugat harus membuktikan apa yang telah ia gugat. Hal ini dapat dari syarat saksi dalam kasus perzinahan yang mengharuskan bahwa penggugatlah yang harus menghadirkan saksi.
Adapaun letika melihat pembuktian melalui saksi dan saksi itu dilihat dari jenis kelamin maka terdapat perbadaan antara kesaksian laki-laki dan kesaksian perempuan, laki-laki satu orang sedangkan perempuan dua orang. Ketentuan yang mensyaratkan dua orang saksi perempuan sebagai pengganti satu orang saksi laki-laki, atau dengan kata lain bahwa nilai pembuktian saksi perempuan dalam pandangan kaum yang mengusung gender dan kelompok progresif adalah separoh saksi laki-laki lebih merupakan ketentuan yang bersifat kondisional dan temporal,  bukan  ketentuan  yang  bersifat  universal.  Hal  yang  demikian  itu disebabkan  karena  kaum  perempuan  pada  saat  itu  masih  kurang  berpengalaman dalam urusan-urusan publik karena memang budaya yang berlaku menempatkan perempuan untuk hanya berperan dalam wilayah domestik.  Oleh  karena  itu,  seiring  dengan  perubahan  sosial  di  masyarakat  yang memungkinkan  kaum  perempuan  untuk  terjun  dan  berperan  di  berbagai  urusan publik,  termasuk  untuk  mendapatkan  pendidikan  tinggi,  berkerja  di  berbagai sektor  lapangan  pekerjaan,  bahkan  untuk  menjabat  sebagai  kepala  negara,  maka nilai  kesaksian  seorang  perempuan  sepatutnya  diakui  sama  dengan  kesaksian seorang laki-laki. 
Terlepas dari semua itu, dalam menyikapi permasalahan kesaksian perempuan dalam hukum Islam, kita kembalikan kepada ranah pola pemikiran kita, apakah kita berada pada kelompok puritan-ekstrimis yang tekstual dalam memahami norma agama atau menjadi liberal-progesif yang mengeyampingkan legitimasi norma agama tersebut dan mengedepankan sosial dan budaya atau kita menjadi moderat-konservatif yang tetap berpegang kuat dengan tektualitas kemudian mengaktualisasikannya dalam kehidupan sosial dan budaya (al-Akhdzu bil Qadimis Shali Wabil Jadid al-Ashlah) sehingga hukum Islam itu –khususnya dalam masalah kesaksian perempuan- dapat diterapkan kapanpun dan dimanapun (sholihun likulli zamanin wamakan.)

















DAFTAR PUSTAKA
Adji, Indriyanto Seno. Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian. Prof. Oemar Seno Adji, SH & Rekan: Jakarta. 2006.
Ali,  Mohammad Daud. Hukum Islam, Cet.6.  PT Raja Grafindo Persada: Jakarta. 2006.
Ali, Zainuddin. Hukum Pidana Islam. Cet.1. Sinar Grafika: Jakarta. 2007.
Al-Mawardi , Abu Al-Hasan. Al-Ahkam Al-Khamsah As-Sulthaniyah. Cet.3 (Beirut: Mushthafa Al-Baby. Tanpa tahun).
Aronson, M.I., N.S Reaburn, and M.S Weinberg. Litigation, Evidence and Procedure. Australia: Butterworths. 1976.
Bouman , Marlies. The Judiciary System in the Netherlands. Council for the Judiciary. 2003
Chazawi, Adami. Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi.  Penerbit PT Alumni: Bandung. 2005.
Hamzah, Andi. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. Ghalia: Jakarta.  1984.
Harahap, Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Pustaka Kartini: Jakarta. 1993.
Ingeten, Sri. Peranan Dokter Dalam Pembuktian Perkara Pidana. Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara: Medan. 2008.
Muslich, Ahmad Wardi. Hukum Pidana Islam,cet.1. Sinar Grafika: Jakarta. 2005
Muslich, Ahmad Wardi. Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah. Cet.2. Sinar Grafika: Jakarta. 2006.
Prodjohamidjojo, Martiman.  Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No.31, Tahun 1999). Mandar Maju: Bandung. 2001
Prodjodikoro, Wirjono.  Hukum Atjara Pidana di Indonesia. Sumur Bandung: Jakarta. 1967.
Prints, Darwan. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Citra Aditya Bakti: Jakarta. 2002.
Santoso, Topo, dkk. Aspek Pidana Dalam Hukum Islam, Cet.1. Cintya Press: Jakarta. 2005.
Santoso, Topo. Membumikan Hukum Pidana Islam, Cet.1. Gema Insani Press: Jakarta. 2005.
Santoso, Topo. Menggagas Hukum Pidana Islam, Cet.2. Asy Syamil: Bandung. 2001.
Sasangka, Hari. Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata. Penerbit Mandar Maju: Bandung. 2000. 
Sardar , Ziauddin dan Zafar Abbas Malik. Mengenal Islam For Beginners, Cet.2. Mizan: Bandung. 1998.
Wahbah, Zuhaili. Al-Fiqih Al-Islami wa Adillatuhu, juz VI (Damaskus: Dar Al-Fik. 1989)
http://www.lawhandbook.sa.gov.au/
http://www.karyatulisilmiah.com/pengertian-sistem.html


[1] Diskursus pemikiran yang mewarnai dunia Islam dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok.  Pertama, kelompok puritan-ekstrimis, yaitu para sarjana dan tokoh agama yang menolak secara keseluruhan gagasan pembaharuan Islam sambil terus menerus mengajak kaum muslim kembali kepada masa silam Islam. Dalam wacana pemikiran, mereka dikenal sebagai gerakan atau kelompok salafi. Istilah ini merujuk kepada periode kehidupan Nabi dan para sahabatnya. Orang-orang salafi ini sangat terobsesi untuk menghadirkan kehidupan dan perilaku Nabi di zaman modern. Buat mereka, tidak peduli apakah Islam yang mereka hadirkan cocok dengan dunia sekitar atau tidak. Yang penting adalah mereka merasa sedang menjalankan kehidupan yang sama persis seperti Nabi menjalankannya.
Kelompok kedua adalah kelompok moderat-konservatif, yaitu para intelektual dan tokoh Islam yang berusaha mengikuti pola dan alur berpikir sebagian besar kaum muslim. Mereka juga percaya akan pentingnya pembaruan Islam dan menyadari bahwa ada sebagian ajaran Islam yang kurang cocok dengan konteks dunia modern. Yang mewakili kelompok ini, adalah Wahbah az-Zuhaily, Ramadhan al-Buthi, Mustafa Az-Zarqa, Muhammad al-Ghazali, Anwar Jundi, dan juga Yusuf al-Qardlawy.
Kelompok ketiga adalah mereka yang disebut sebagai kelompok liberal-progesif. Mereka adalah intelektual dan pemikir yang menganggap pembaharuan Islam sebagai sebuah keharusan. Kelompok ini memandang bahwa ada begitu banyak ajaran dan doktrin Islam di masa silam yang tidak lagi cocok dengan tuntutan dunia modern. Di antara mereka adalah Mohammad Arkoun, Fatimah Mernissi, Muhammad Abid al-Jabiri, Aziz Azmeh, Nasr Hamid Abu Zayd, dan Abdullahi Ahmed An-Naim.
[2] Ziauddin Sardar dan Zafar Abbas Malik, Mengenal Islam For Beginners, Cet.2 (Bandung: Mizan. 1998). Hal. 12.
[3] Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, Cet.6(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006). Hal. 56-58
[4] Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam, Cet.2 (Bandung: Asy Syamil Press & Grafika. 2001). Hal. 140. Diambil dari pendapat Abdul Qadir ‘Audah.
[5] Topo Santoso, Wismar ‘Ain Marzuki, Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis, Aspek Pidana Dalam Hukum Islam, Cet.1 (Jakarta: Cintya Press. 2005). Hal. 3
[6] Mohammad Daud Ali, op. cit. Hal. 61.
[7] Topo Santoso, Wismar ‘Ain Marzuki, Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis. Op.cit
[8]Ibid. Hal. 153
[9] Abu Al-Hasan Al-Mawardi, Al-Ahkam Al-Khamsah As-Sulthaniyah, Cet.3 (Beirut: Mushthafa Al-Baby. Tanpa tahun). Hal.236
[10] Ibid. Hal. 4
[11] Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia (edisi revisi), cet.1 (Jakarta: Sinar Grafika. 2001). Hal. 245.
[12] Zainudin Ali, Hukum Pidana Islam, Cet.1 (Jakarta: Sinar Grafika. 2007). Hal. 16.
[13] Abd Al-Qadir Audah, at-tasyri al-jinaiy al-islamiy, juz II, (Dar al-kitab al-a’rabi, beirut, tanpa tahun).Hal. 303
[14] Ibid.
[15] Ibid.
[16] Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam,cet.1 (Jakarta: Sinar Grafika. 2005). Hal.229.
[17]Ibid. hal. 230.
[18] Wahbah Zuhaili, Al-Fiqih Al-Islami wa Adillatuhu, juz VI (Damaskus: Dar Al-Fik. 1989). Hal. 388
[19] Ahmad Wardi Muslich, op. cit. Hal.42
[20] Ibid. Hal.232
[21] Ibid.
[22] ‘Ala Ad-Din Al-Kasani, Kitab Badai’ Ash-Shanai’ fi Tartib Asy-Syarai’, (Beirut: Dar Al-Fikr. 1996). Hal. 422.
[23] Ahmad Wardi Muslich, op. cit. Hal.235
[24] Ibid. hal.244
[25] Ibid. hal. 227
[26] Ibid. hal. 81
[27] Ibid. hal.41
[28] Ibid. hal.42
[29] Wahbah Az-Zuhayli, Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu, Cet. III (Damaskus: Dar al-Fikr, 1409 H/1989 M), VI: 556.
[30] Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Cet. 4 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 381-4. Raihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, Edisi Baru (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 160-4. 
[31] Ibid.,VI: 562-9.
[32] Ibid.,VI: 569-72.
[33] Nasaruddin Umar,  Argumen  Kesetaraan  Jender  Perspektif  Al-Qur’an, cet.  I (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 302-4. Bandingkan Muniarti, Getar, hlm. 61.
[34] Lihat  Fazlur  Rahman,  Tema  Pokok  Al-Qur’an,  terj.  Anas  Mahyuddin  (Bandung: Pustaka, 1983), hlm. 70-1.