"Nasir Khusraw"

Sang Elang berujar: "Ruzi zi sar i- sang 'uqubi bi hava khas
Bahr-i talab-i tu'mih, par o bal biyarast"
 

Jumat, 11 Juli 2014

PEMIKIRAN POLITIK IBNU TAIMIYAH



PEMIKIRAN POLITIK IBNU TAIMIYAH
Muhammad Dainuri, S.Th.I*


 
BIOGRAFI SINGKAT IBNU TAIMIYAH
Nama
Taqi al-Din Abul Abbas ibn Abd al Halim ibn Abd al-Salam ibn Ibnu Taimiyah.
Tempat Lahir
Harran, dekat Damaskus
Tahun Kelahiran
22 Januari 1262/661 H
Tahun Wafat
728 H/1329 M
Situasi Kenegaraan Waktu Kelahiran
Lima tahun sebelum kelahirannya 1258 M pasukan Hulaghu Khan dari Mongol menyerang dan membumi hanguskan daulat Bani Abbas yang sudah lemah akibat perpecahan internal. Jatuhnya daulah Bani Abbas di Bagdad yang menjadi lambang kekuatan politik Islam  kurang lebih 500 tahun lamanya. Ibnu Taimiyah pada saat itu masih berusia enam tahun yang kemudian dia beserta keluarganya mengungsi ke Damaskus untuk menghindari kekejaman tentara Mongol yang mulai bergerak menyerang kota kelahirannya.
Priode Pemerintahan
di masa kehidupan
pada masa pemerintahan al-Zhahir Rukhnuddin Baybars (658-676H./1260-1277 M) sampai di tengah masa pemerintahan al-Nashir Nashiruddin Muhammad (709-741 H/1309-1340 M)
Background
Keluarga
Ia berasal dari keluarga religius. Ayahnya Syihabuddin bin Taimiyah adalah seorang syaikh, hakim, dan khatib. Kakeknya Majduddin Abul Birkan Abdussalam bin Abdullah bin Taimiyah al Harrani adalah seorang ulama yang menguasai fiqih, hadits, tafsir, ilmu ushul dan penghafal Al Qur'an (hafidz).
SOSIO-POLITIK IBNU TAIMIYAH
1.      Dunia Islam pada masa Ibn Ibnu Taimiyah hidup sedang mengalami kemunduran. Kemunduran tersebut ditandai dengan puncak disintegrasi politik, dislokasi sosial, dan dekadensi akhlak serta moral.
2.      Di bagian Timur dinasti ini semua negeri telah ditaklukkan dan diduduki oleh orang-orang mongol. Sementara itu, pada masa Ibn Ibnu Taimiyah orang-orang Mongol ini telah memeluk agama Islam, tetapi keislaman mereka hanya sekedar formalitas karenanya mereka masih terus menghancurkan negeri-negeri Islam beserta penduduknya.
3.      Sedang di negeri-negeri lain di luar dunia Islam ini, dimana terdapat penduduk yang beragama Islam, kaum muslimin  terpecah-pecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang terus-menerus saling berperang.
4.      Pada masa itu Islam sedang dihadapkan kepada tiga ancaman besar, yaitu pejuang-pejuang Kristen dari Eropa, pasukan Mongol, dan perpecahan dalam tubuh Islam itu sendiri
5.      Pada saat itu hanya dinasti Mamalik-lah satu-satunya kekuatan di dunia Islam.
a.      Dari para raja, sultan, dan amir yang ada pada waktu itu, hanya penguasa dari dinasti Mamalik di Mesir yang masih merasa perlu untuk mengangkat pangeran Abu  al-Qasim Ahmad bin Amir al-Mu’minin, paman Khalifah Mu’tashim yang dibunuh oleh bangsa Tatar di Bangdad yang bergelar al-Mustanshir bi-Allah untuk menjadi khalifah di Kairo pada tahun 659 H.

b.      Namun kekhalifahan ini hanya bersifat formalitas, karena otoritas yang sesungguhnya berada di tangan sultan-sultan Mamalik.

Jatuhnya Bagdad ke tangan Tatar adalah akhir dari dinasti Abbasiyah, dan merupakan proses klimaks disentegrasi kekuasaan Islam. Hancurnya dinasti ini menyebabkan para sultan, amir, dan raja yang berkuasa di wilayah-wilayah bekas imperium Abbasiyah yang dulunya menjadi satelit Bagdad bebas menggunakan gelar khalifah
PEMIKIRAN POLITIK IBNU TAIMIYAH
1.      QURAISY TIDAK RELEVAN DAN TIDAK URGEN
Rasionlitas/Argumen
Isu sentral yang dikumandangkan Ibn Taimiyyah adalah kembali kepada Al-Qur’an dan Hadits, dengan membuang jauh-jauh perbuatan syirik, khurafat, bid’ah, pengkultusan seseorang dan lain-lain. Dalam kerangka inilah kita dapat melihat relevansi kondisi sosial masyarakat yang mendorong Ibnu Taimiyyah untuk tidak mengakui kehujjahan hadits bahwa pemimpin harus dari bangsa Quraisy, karena dalam hadits tersebut ada unsur yang menyeru kepada pengkultusan suatu bangsa atau golongan. Padahal Al-Quran menurut Ibnu Taimiyah memuliakan manusia bukan karena keturunan dan kebangsaan, namun atas dasar ketaqwaan.Sehingga wajar kalau pada akhirnya ia tidak mengakui kequraisyan sebagai salah satu syarat kekhalifahan, tetapi berusaha menggali syarat-syarat kepemimpinan berdasarkan syari’at melalui pesan dan nilai-nilai Al-Qur’an.
Tawaran
Kepemimpinan berdasarkan syari’ah inilah yang merupakan konsep politik yang ia tawarkan sebagai usaha memberikan solusi atas kondisi politik yang dihadapinya.
2.      SIYASAH SYAR’IYAH DALAM INSTITUSI NEGARA
Rasionlitas/
 Argumen
Ibnu Taimiyah juga berbicara tentang hukum keadilan yang terintegrasi dalam pemerintahan. Menurutnya pemerintahan sebagai syarat mutlak dan fundamental dalam kehidupan bermasyarakat untuk menegakkan keadilan. Tujuan Ibnu Taimiyah adalah membangun pemerintahan berdasarkan syariat (siyasah syari’iyyah).
Tawaran
SIYASAH SYARI’IYYAH
Syariat dalam pemerintahan ditopang oleh dua pilar-yang juga sering disebut sebagai inti pemikiran politik Islam, yaitu:
a.      Keadilan
b.      Mempromosikan kebaikan dan mencegah keburukan (amar ma’ruf nahi munkar).
3.      BENTUK NEGARA
Rasionlitas/
 Argumen
Menolak teori Khilafah Sunni dan Imamah Syi’ah.
Ibnu Taimiyah meragukan validitas pendapat bahwa kekhalifahan berasal dari sumber agama (Al-Quran dan As-Sunnah). Suatu pemikiran ekstrem yang menentang arus pemikiran teori kekhalifahan yang sangat sakral pada masa itu. Menurut pandangannya, tidak ada dasar dalam Al-Quran dan As-Sunnah tentang teori kekhalifahan tradisional ala Sunni dan tidak ada teori imamah Syiah yang mutlak.
Tawaran
IMARAH: Ia melihat Islam sebagai suatu tata sosial yang mempunyai hukum tertinggi: hukum Allah. Oleh sebab itu, ia sama sekali tidak tertarik pada negara dan formasinya. Meskipun menerima negara itu sebagai suatu kebutuhan agama (a religious necessity). Artinya, negara Islam yang dianggap memenuhi syarat adalah suatu pemerintahan yang mendasarkan pada syariat sebagai penguasa tertinggi dan tidak memandang apakah negara itu berbentuk khalifahan, monarki, ataupun republik. Ia lebih memilih meletakkan keadilan pada setiap pemerintahan sebagai esensi kekuasaan, tinimbang meributkan bentuk negara.
4.      PEMIMPIN NEGARA
Rasionlitas/
 Argumen
Dalam Islam apa yang kita sebut sebagai jabatan dan aktivitas politik termasuk dalam kategori “amanat” dan “tugas publik (waliyat)” seperti yang dipahami dalam syariat. Karena itu, seorang penguasa politik wajib “menyampaikan amanat kepada pemberi amanat itu” dan untuk “menghukumi secara adil”. Tujuan semua tugas publik (waliyat) adalah mewujudkan kesejahteraan material dan spiritual manusia.
Tawaran
Di sini prinsip gagasannya adalah bahwa kaum muslimin dalam hidup sosial perlu ada pemimpin dan diorientasikan pada stabilitas. Dasar pandangan ini :
1.      Dikatakan berasal dari Rasulullah Muhammad yang bersabda bahwa 70 tahun kehidupan sosial di bawah kekuasaan refresif masih lebih baik dari hidup sosial tanpa ada kepemimpinan atau (lebih baik) dari anarkhi.[1]
2.      Dari sumber lain pernyataan “Lebih baik 60 tahun diperintah oleh pemimpin yang dzalim dibandingkan hidup satu hari tanpa pemerintahan.”[2] adalah berasal dari pendapat Ibnu Taimiyah sendiri dalam Kitab As-Siyasah Asy-Syariah.
5.      UNIVERSALITAS SYARI’AH
Rasionlitas/
 Argumen
Dalam pemerintahan syariat yang dicita-citakan oleh Ibnu Taimiyah, nilai terpenting yang harus dijaga adalah keadilan dan mempromosikan kebaikan-mencegah keburukan (amar ma’ruf nahi munkar). Dalam aspek politik dan kenegaraan, secara radikal, Ibnu Taimiyah lebih memenangkan gagasan keadilan yang universal dibandingkan segala-galanya, termasuk keimanan agama seseorang.
Tawaran
KOSMOPOLITANISME:
Untuk gagasan kosmopolitanisme, Ibnu Taimiyah kembali berpatokan pada ajaran bahwa Islam sebagai kebenaran haruslah menjadi kebaikan bagi seluruh alam (rahmatan lil alamin).

“Lebih baik dipimpin oleh pemimpin yang kafir yang adil, daripada dipimpin oleh pemimpin muslim yang dzalim.”



* Disampaikan dalam diskusi Mata Kuliah Fiqih Siyasah pada Program Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin Konsentrasi Filsafat Hukum Islam 2013
[1] Ibnu Taimiyah, Pedoman Islam Bernegara, terjemahan Firdaus AN, (Jakarta : Bulan Bintang, 1960) h. 229-241.
[2] Lihat Masrohin dalam “Pengantar Penerjemah” untuk buku Khalid Ibrahim Jindan, Teori Politik Islam, Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam, 1995, Surabaya: Risalah Gusti, 1995. h. vii.